KSPI: Kartu Indonesia Sehat Timbulkan Masalah Baru

Jakarta, (Antara) - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang ditawarkan calon presiden Joko Widodo akan menimbulkan permasalahan baru. "Sekarang ini sudah ada Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk apa membuat program baru yang akan merusak sistem yang sudah ada," kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis. Iqbal mengatakan program KIS yang ditawarkan Jokowi berpotensi merusak sistem SJSN dan BPJS yang sudah diamanatkan undang-undang. Lagipula, pembuatan kartu untuk seluruh rakyat Indonesia juga akan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Iqbal kemudian mencontohkan proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP yang menghabiskan anggaran hingga Rp2 triliun. Padahal, e-KTP hanya diperuntukkan bagi warga negara yang sudah berusia 17 tahun ke atas. "Berapa anggaran yang diperlukan untuk membuat KIS bagi 247 juta rakyat Indonesia. Bisa mencapai Rp10 triliun lebih. Belum lagi distribusinya, bisa mencapai Rp5 triliun," tuturnya. Menurut Iqbal, daripada membuat KIS yang anggarannya sedemikian besar dan masih rawan dikorupsi, lebih baik anggaran sebesar itu dimasukkan ke dalam anggaran BPJS. "Anggaran untuk penerima bantuan iuran atau PBI BPPJS, yaitu orang miskin dan tidak mampu, hanya Rp19,9 triliun. KSPI menilai seharusnya anggaran bisa mencapai Rp30 triliun sehingga bisa untuk seluruh rakyat Indonesia," katanya. Iqbal mengatakan Undang-Undang tentang Kesehatan mengamanatkan anggaran kesehatan sebanyak lima persen dari APBN. Bila anggaran kesehatan mencapai Rp70 triliun saja, maka masih ada Rp40 triliun untuk pos anggaran kesehatan lainnya. "Negara tidak akan bangkrut bila menaikkan anggaran untuk BPJS hingga Rp30 triliun. Apalagi APBN kita sudah mencapai Rp1.800 triliun. Sehingga bila anggaran kesehatan lima persen, maka anggaran kesehatan sudah mencapai RP90 triliun bukan lagi Rp70 triliun," tuturnya. Kartu Indonesia Sehat merupakan salah satu program yang ditawarkan calon presiden Joko Widodo untuk meneruskan program Kartu Jakarta Sehat yang sudah diberlakukan di Jakarta saat yang bersangkutan menjadi gubernur di ibu kota. Pemilu Presiden 2014 akan diselenggarakan pada 9 Juli dan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut satu dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut dua. (*/sun)