ADF Minta Negara Asean Utamakan Pemberdayaan Disabilitas

Jakarta, (Antara) - Forum Disabilitas ASEAN (ASEAN Disability Forum/ADF) meminta pemerintah di negara-negara ASEAN mengutamakan pemberdayaan kaum disabilitas agar bisa hidup mandiri dan tidak tergantung dari bantuan semata. "Kami minta pemerintah setiap negara di kawasan Asia Tenggara lebih mengutamakan pemberdayaan bagi kaum disabilitas daripada terus menerus memberikan bantuan berupa santunan," ujar Steering Comitee ADF Thailand Saowalak Thongkuay di Jakarta, Jumat. Thongkuay memandang dengan memberikan bantuan berupa santunan, pemerintah secara tidak langsung telah mendidik penyandang disabilitas hanya sebagai penerima saja, namun dirinya mengakui masih diperlukannya bantuan tersebut disamping program pemberdayaan. "Dengan basis bantuan berupa santunan secara tidak langsung mendidik penyandang disabilitas untuk berperan sebagai penerima dan tidak produktif. Namun kami tidak memungkiri bahwa bantuan tersebut dibutuhkan namun untuk jangka panjang, program santunan bukan jawabannya," kata Thongkuay. Ia berpendapat lebih cocok pemerintah mengutamakan programnya pada pengembangan sosial yang meliputi pemberdayaan kaum disabilitas dan pendidikan masyarakat lainnya untuk mengubah stigma negatif tentang penyandang kekurangan. "Dengan model sosial pastinya membicarakan pembangunan sosial yang mengarah pada peningkatan kontribusi penyandang disabilitas pada kehidupan masyarakat dan pendidikan kelompok masyarakat lainnya agar menghilangkan stigma negatif bahwa orang cacat tidak bisa apa-apa," ungkap Thongkuay. Senada dengan Thongkuay, Steering Comitee ADF Indonesia Maulani Agustiah Rotinsulu mengatakan pentingnya perkembangan model sosial yang didalamnya terdapat program pelatihan, pemodalan serta harus ada pendampingan dan pengawasan manajemen. "Bantuan dengan model sosial ini sangat penting namun juga harus didukung oleh pelatihan bagaimana berkarya lalu memberi modal serta ada pendampingan dan pengawasan manajemen agar usaha yang dirintis oleh rekan disabilitas bertahan," kata Maulani. Ia menambahkan di Indonesia sendiri telah ada program pemberdayaan kaum disabilitas untuk membuka usaha secara berkelompok yang modalnya diberi pemerintah, namun dia menyayangkan program tersebut hanya sampai pelatihan kemampuan dan pemodalan belum tahap pendampingan serta pengawasan manajemen. "Kami akan advokasi ke pemerintah untuk nantinya dilakukan pendampingan dan pengawasan manajemen dalam jangka waktu tertentu karena tidak semua penyandang disabilitas mengerti dalam pengelolaan bisnis apalagi yang baru merintis usaha," kata Maulani menambahkan. (*/sun)