Masyarakat Tunggu Janji Parpol

id Masyarakat Tunggu Janji Parpol

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sepertinya bakal menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga keseriusan dan fokus penyelenggara negara terhadap isu-isu ekonomi seperti yang dijanjikan partai politik dalam kampanye pemilu legislatif lalu sangat diharapkan.

Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 sekitar 5,7 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan 2013. Sementara pada 2015 naik menjadi enam persen.

Country Director ADB, Adrian Ruthenberg mengatakan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut dengan asumsi bahwa pemilihan umum yang akan berlangsung pada April ini berlangsung lancar dan pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki iklim investasi.

Sementara Ekonom Utama dan Manajemen Sektor dari Bank Dunia Indonesia Jim Brumby memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun ini akan mengalami perlambatan hingga 5,3 persen.

"Ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami krisis ekonomi memang jauh lebih baik. Kendati demikian, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi masih akan mengalami perlambatan hingga 5,3 persen," kata Brumby pada Laporan East Asia Pacific (EAP) Economic Outlook di Jakarta.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu, menurut dia, akan berdampak di beberapa sektor seperti sektor investasi. Proyeksi investasi bergantung pada investasi bangunan yang juga menghadapi ketatnya pembiayaan atau kredit.

Bank Indonesia (BI) juga merevisi target pertumbuhan ekonomi 2014. Sebelumnya, BI menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,8 persen hingga 6,2 persen. Kini, direvisi menjadi 5,5 persen hingga 5,9 persen.

"Kami memang merevisi ke bawah dari target 5,8 persen ke target level tengah. Jadi sekitar 5,7 persen," kata Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo.

Menurut Perry, faktor yang membuat BI merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia itu antara lain pertumbuhan ekonomi dunia khususnya mitra dagang utama tak kuat seperti perkiraan sebelumnya. Salah satu mitra dagang utama Indonesia tersebut adalah China. Hal ini berdampak pada permintaan ekspor komoditas Indonesia.

Selain itu, harga-harga komoditas yang awalnya diperkirakan akan membaik, tapi ternyata terjadi sebaliknya, serta konsumsi masyarakat pada kenyataannya tidak sekuat seperti yang diperkirakan BI sebelumnya.

Perekonomian Indonesia pada tahun ini, seperti kata Bank Dunia, memang masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami krisis ekonomi.

Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu belum mencerminkan adanya pemerataan, masih ada kesenjangan pendapatan. Hal itu ditandai dengan kenaikan rasio gini yang mencapai 0,413 pada 2013.

Rasio gini adalah ukuran untuk mengetahui kesenjangan antarpenduduk di suatu negara dimana jika rasionya makin mendekati angka satu maka kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin lebar.

<b>Pileg</b>

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) telah berlangsung dengan aman dan lancar pada Rabu, 9 April 2014. Berdasarkan hitung cepat atau quick count, jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai peserta pemilu pun sudah diketahui masyarakat.

Salah satunya, hasil hitung cepat Rekapitulasi Suara Nasional dari Radio Republik Indonesia (RRI) hingga Rabu malam (9/4) menunjukkan bahwa urutan tiga teratas perolehan suara diduduki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 18,58 persen, Partai Golongan Karya (Golkar) 14,73 persen dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 11,50 persen.

Selanjutnya Partai Demokrat 10,29 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 9,56 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 7,56 persen, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 6,71 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6,67 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 6,44 persen, Partai Hanura 5,47 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) 1,60 persen, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 0,95 persen.

Begitu perolehan suara berdasarkan hitung cepat itu diketahui, wacana kerja sama atau koalisi antar-partai pun bermunculan. Ini diakibatkan tidak adanya parpol yang memperoleh ambang batas pemilihan presiden (president threshold) yakni 25 persen suara sah nasional atau 20 persen jumlah kursi di DPR.

Dengan demikian, parpol tidak bisa sendirian mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden yang akan diselenggarakan pada 9 Juli 2014.

Terjadinya penjajakan dalam koalisi itu sepertinya menunjukkan bahwa hasrat kekuasaan masih dominan menghinggapi parpol yang ada di Indonesia.

Diharapkan hasrat kekuasaan ini tidak menghilangkan atau melupakan janji-janji partai melalui juru kampanye masing-masing ketika berkampanye, khususnya tentang pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

<b>Seragam</b>

Sebenarnya, program ekonomi parpol-parpol itu bisa dikatakan seragam. Hanya ada beberapa yang memberikan penekanan khusus terhadap sektor tertentu.

Sejumlah program dari sejumlah partai itu antara lain mengkaji kembali pemberian subsidi untuk energi, ketahanan energi, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan investasi dan menjaga kedaulatan ekonomi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dilaporkan menjanjikan program untuk menjadikan Indonesia Hebat.

"Melalui peningkatan daya saing," kata tim ekonomi PDIP, Arif Budimanta.

Intinya, PDIP menjanjikan konsep Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disusun nanti benar-benar pro rakyat dan tak terbebani utang luar negeri. Jika PDIP memegang pemerintahan, maka hal yang utama menjadi garis tegasnya adalah agar APBN surplus.

"Ini akan menjamin kedaulatan sehingga rakyat makmur," katanya.

Sedangkan, Partai Golongan Karya (Golkar) dilaporkan telah menyusun cetak biru visi kesejahteraan 2045. Anggota tim ekonomi Golkar, Airlangga Hartarto menyebutkan, konsep ekonomi Golkar mengacu pada pembangunan mengutamakan pertumbuhan, pemerataan, dan nasionalisme.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu komponen penting untuk pembangunan perekonomian, terutama transportasi. Selain itu, menjadikan program pengalihan bahan bakar minyak (BBM) ke energi alternatif serta ketahanan pangan menjadi program unggulannya.

Sementara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memperkenalkan enam program aksinya. Diantaranya, membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur; melaksanakan ekonomi kerakyatan; dan membangun kedaulatan pangan.

"Orientasi pada pembangunan desa dan ketenagakerjaan," kata Ketua Dewan Pakar Gerindra, Burhanuddin Abdullah.

Sementara itu ,ada tiga program unggulan Partai Demokrat dalam pesta demokrasi tahun ini yakni optimalisasi sumber daya alam yang bermanfaat untuk kemakmuran rakyat; ekonomi perdagangan yakni menjalin hubungan baik dengan luar negeri dengan prinsip saling menguntungkan; dan memberikan kemudahan terhadap investor asing.

"Mengoptimalkan sumber daya yang berkeadilan. Ini ekonomi Pancasila," kata anggota tim ekonomi Demokrat, Achsanul Qosasi.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga tidak mau ketinggalan. Partai ini memiliki tiga program unggulan yakni pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui APBN dan skema investasi dengan instrumen pasar uang, serta meningkatan keterkaitan sektor pertanian dengan industri, dan reformasi agraria.

"Untuk jangka panjang reformasi pendidikan," kata Drajad Wibowo dari tim ekonomi PAN

Selanjutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjual platform ekonomi egaliter.

"PKS ingin memberikan kesempatan yang sama mengakses sumber daya," kata Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Bidang Ekonomi, Mohamad SohibulIman.

Fokusnya, menurut dia, pada mengentaskan kemiskinan, mengatasi masalah pengangguran, dan keberlanjutan industrialisasi melalui penciptaan sumber pertumbuhan baru.

Janji-janji parpol dalam kampanye Pileg 2014 itu sudah dicatat masyarakat, yang kini tinggal menunggu apakah parpol tersebut bakal memenuhi janjinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*/WIJ)