Pemkab Pesisir Selatan Ajak Warga Selalu Siaga

Painan, (Antara) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mengajak semua warga di daerah itu untuk selalu siaga dan melaporkan dengan cepat jika terjadi bencana alam.

"Partisipasi warga sangat kami butuhkan untuk memberikan informasi terkait bencana alam. Sekecil apapun informasi itu sangat penting bagi kami untuk membantu penanggulangan selanjutnya, " kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan Pri Nurdin di Painan, Sabtu.

Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang rawan akan bencana alam karena secara geografis terdiri dari sungai besar, perbukitan dan laut. Atas kondisi itu bahaya banjir, longsor dan tsunami selalu mengancam.

Tidak saja musim hujan, pada musim kemarau juga sering terjadi bencana seperti kabakaran hutan, lahan dan sebagainya. Parahnya pada musim hujan, bahaya longsor dan banjir selalu terjadi di kabupaten itu, begitu juga dengan gempa.

"Kita minta warga agar tidak segan-segan untuk melaporkan semua bencana yang terjadi di daerahnya masing-masing kepada wali nagari (Kepala Desa Adat) atau camat untuk diteruskan ke pemerintah kabupaten (Pemkab) sehingga dapat dilakukan penanganan segera, " katanya.

Sementara Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan, BPBD Pesisir Selatan S Marpaung mengatakan, dari sebanyak 15 kecamatan yang dimiliki kabupaten itu, semuanya rawan terhadap berbagai macam bencana alam.

Sebanyak lima kecamatan diantaranya yakni Kecamatan Bayang Utara, Batangkapas, Koto XI Tarusan, Sutera dan Lengayang sangat rawan tanah longsor karena beberapa pemukiman penduduk dekat dengan bukit. Sementara daerah rawan banjir terdapat di 12 kecamatan.

Mengantisipasi risiko bencana memerlukan sistem informasi yang tepat dan cepat tentang prediksi terjadinya bencana untuk mitigasi bencana. Pada musim hujan ini pemkab setempat menyiagakan sejumlah petugas dan peralatan penanganan bencana.

Tidak saja itu, untuk penanggulangan bencana, pemkab setempat terus melakukan koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga jika terjadi bencana langsung dapat ditangani.

Pihaknya juga menyiagakan sejumlah perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk penanggulangan tersebut seperti alat berat, perahu karet dan sebagainya sehingga jika terjadi bencana dapat ditangani dengan cepat.

Untuk membantu penanganan sementara di lapangan jika terjadi bencana, pemkab setempat sudah membentuk kelompok siaga bencana (KSB) nagari (desa adat) di 182 nagari yang dimiliki kabupaten itu. Mereka (KSB) bertugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah di nagari masing-masing dalam menangani sementara jika terjadi bencana. (*/sun)