Kabinet Kerja Diminta Lakukan Konsolidasi-Pemetaan Permasalahan

Jakarta, (Antara) - Sejumlah menteri yang berada dalam jajaran Kabinet Kerja diminta dapat melakukan konsolidasi secara internal dengan lebih baik lagi dan melakukan pemetaan permasalahan publik yang memadai agar tidak tergesa-gesa dalam membuat kebijakan.

"Lakukan konsolidasi ke dalam serta melakukan pemetaan terhadap permasalahan publik yang dihadapi dalam bidang penugasan mereka," kata ekonom Universitas Sam Ratulangi Manado Agus Tony Poputra dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Agus, terdapat beragam tindakan awal yang dilakukan jajaran Kabinet Kerja kelihatan tidak dilaksanakan dengan baik dan cenderung terburu-buru mengeluarkan kebijakan yang akhirnya dinilai masyarakat lebih besar mudaratnya.

Ia berpendapat, hal tersebut dinilai antara lain karena banyak menteri dan jajarannya ingin menunjukkan prestasi jangka pendek dengan menetapkan kebijakan "quick win" tanpa pertimbangan kepentingan masyarakat luas.

Hal itu, ujar dia, terlihat dari hasil survei Poltracking menunjukkan bahwa 48,5 persen responden tidak puas dengan kinerja 6 bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK.

"Pada dasarnya kebijakan 'quick win' dapat berhasil jika para menteri telah memahami betul kondisi kementerian masing-masing," katanya.

Agus Tony menuturkan, bila melihat komposisi Kabinet Kerja yang kebanyakan diisi oleh muka baru yang tidak terlalu terbiasa dengan birokrasi pemerintahan dan luasnya permasalahan yang ada, maka perlu tindakan-tindakan awal sebelum mengeluarkan kebijakan.

Sebelumnya Poltracking Indonesia pada Minggu (19/4) merilis hasil survei kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama enam bulan yakni 48,5 persen publik menyatakan tidak puas (gabungan sangat tidak puas 5,8 persen dan kurang puas 42,7 persen).

Sementara hanya 44 persen mengatakan puas (sangat puas 3,5 persen dan cukup puas 40,5 persen), sedangkan 7,5 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab.

Sedangkan kekecewaan publik paling tinggi berada di bidang ekonomi sebesar 66,6 persen (sangat tidak puas 14,4 persen dan kurang puas 52,2 persen). (*)