DPRD Sumbar Minta Kejelasan Anggaran Pilkada dari KPU

Padang, (Antara) - DPRD Sumatera Barat (Sumbar) meminta kejelasan usulan anggaran pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah itu.

"Kami hingga kini belum mendapatkan gambaran jumlah atau informasi yang jelas dari KPU mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk pilkada tersebut," kata Koordinator Komisi I DPRD Sumbar, Arkadius saat dihubungi di Padang, Selasa.

Ia mengatakan, setelah disetujui pada APBD 2015 awal sebesar Rp45 miliar memang belum adanya penambahan, namun anggaran penambah akan segera dianggarkan pada APBD perubahan.

"Anggaran Pilkada tersebut sangat penting demi melaksanakan Pilkada serentak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan," ujar Arkadius, yang juga menjabat wakil ketua DPRD Sumbar.

Ia menyebutkan, jika anggaran dana tersebut tidak bisa dimasukan ke APBD perubahan maka KPU bisa menyiapkan anggaran tersebut bersama pemerintahan daerah atas persetujuan DPRD.

Hal senada dilontarkan Wakil ketua Komisi I Bidang Pemerintahan, Amora Lubis. Ia mengatakan sampai saat ini belum ada informasi mengenai pengusulan anggaran Pilkada dari KPU.

Ia menyebutkan, dengan adanya anggaran pertama sebanyak Rp45 miliar tersebut, setidaknya bisa mencakupi untuk pembentukan Panitia Pemilihan kecaamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sementara untuk penambahan anggaran selebihnya akan diajukan pada APBD perubahan.

"Penambahan selanjutnya bisa diusulkan pada APBD perubahan. Untuk sementara bisa dipakai apa yang telah dianggarkan awal," ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan terkait masih belum keluarnya usulan dana mengenai pilkada oleh KPU, hal tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan pilkada mendatang.

"Jika persiapannya dari segi anggaran dan lain-lainnya belum selesai maka pelaksanaan ke depannya juga akan molor," ujaranya.

Ia menyebutkan, dalam melaksanakan tahapan pilkada, seperti pembentukan PPK dan PPS, tidak lepas dari penggunaan anggaran, sehingga harus segera diusulkan dan dicairkan dananya.

"Harus segera dilakukan pengusulan dan pencairan, jika mau membentuk pilkada yang berkualitas," imbuhnya. (cpw2)