Jakarta, (Antara) - Tim hukum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengajukan 22 bukti permulaan dalam sidang gugatan terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait surat keputusan Menpora Nomor 01307 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pulo Gebang Jakarta Timur, Kamis.
"Kita memberikan bukti permulaan sebanyak 22 bukti," kata Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan seusai sidang.
Bukti-bukti tersebut berupa dokumen-dokumen mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan PSSI dan peraturan keorganisasiannya.
"Yang pertama, bahwa PSSI adalah badan hukum yang mandiri, selanjutnya ada tentang statuta PSSI, hasil kongres, dan lain-lainnya yang biasa," kata Aristo.
Ia menekankan bukti permulaan yang dianggap kuat untuk pertimbangan putusan sela adalah beberapa pucuk surat dari FIFA yang ditujukan untuk PSSI.
"'Stressingnya ada surat FIFA yang pertama dan kedua, kemudian bukti keikutsertaan Indonesia di SEA Games, keikutsertaan Persib dan Persipura di AFC Cup," kata alumnus Universitas Indonesia tersebut.
Selain bukti tersebut, ada pula sejumlah kliping berita tentang PSSI di media massa.
Menurut Aristo, bukti-bukti tersebut cukup menjelaskan bahwa pembekuan PSSI oleh Kemenpora telah menimbulkan kegaduhan sepak bola Indonesia.
Ia mengatakan bukti-bukti tersebut akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan sela.
"Hakim bilang itu (bukti-bukti) akan dijadikan pertimbangan dalam putusan sela kita yang meminta penundaan keberlakuan SK Menpora," kata Aristo.
Sidang gugatan PSSI yang dilaksanakan tertutup hari ini mengagendakan pengajuan bukti-bukti permulaan oleh PSSI.
Sebelumnya sidang pertama dilaksanakan pada Senin (4/5) dengan agenda persiapan pemeriksaan. (*)
Berita Terkait
Hakim Mahkamah Agung : PTUN kontrol bagi pemimpin negara
Senin, 27 November 2023 16:46 Wib
Anwar Usman gugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta
Jumat, 24 November 2023 19:08 Wib
PTUN Tolak Gugatan Penundaan Pelaksanan SK Gubernur Sumatera Barat
Selasa, 29 Agustus 2023 18:00 Wib
Hendra Kurniawan dkk berpeluang ajukan PTUN atas sanksi pemberhentian tidak dengan hormat
Sabtu, 28 Januari 2023 6:05 Wib
Menko Polhukam sebut gugatan Ferdy Sambo ke PTUN terkait pemecatannya hanya gimik
Jumat, 30 Desember 2022 13:20 Wib
PTUN Jakarta tolak banding dan hukum Hendrajoni soal gugatan SK Mendagri
Sabtu, 1 Oktober 2022 18:14 Wib
Mantan Ketua DPRD Bukittinggi menangkan perkara lawan Gubernur
Rabu, 9 Februari 2022 13:46 Wib
Partai Demokrat Sumbar minta perlindungan hukum ke PTUN Padang
Selasa, 16 November 2021 16:49 Wib