Menteri Yuddy Chrisnandi Rumuskan Langkah Pembangunan Nasisonal

Jakarta, (Antara) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi merumuskan delapan langkah pembangunan nasional melalui disertasi untuk mendapatkan gelar guru besar Universitas Nasional (Unas).

"Delapan langkah itu perlu diambil dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional," kata Yuddy di Jakarta, Sabtu.

Penganugerahan guru besar Yuddy dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, beberapa menteri kabinet kerja dan anggota DPR RI, mantan Wapres Try Sutrisno, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Kapolda Jabar Irjen M Iriawan, serta politisi.

Yuddy mengambil tema disertasi "Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik" pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unas.

Rumusan pertama kebijakan pembangunan nasional yakni perlu model kebijakan pemberdayaan ekonomi dari bawah ke atas (bottom up) secara nasional.

Hal itu menjadi salah satu pilar penyangga kekuatan ekonomi nasional dengan mengembangkan industri berbasis keunggulan lokal atau daerah.

Langkah kedua kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dari struktur pemerintah tingkat bawah hingga pusat.

Mempertimbangkan aspek identifikasi, perencanaan program sampai pada perancangan program secara terpadu dan dinamis.

Langkah ketiga pemberdayaan ekonomi masyarakat, industri rumah tangga atau industri kecil dan menengah pada karya yang menitikberatkan potensi lokal, pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, pendampingan pemerintah, serta mendesak penyertaan dana corporate social responsibility (CSR) BUMN maupun swasta.

Rumusan keempat pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional bukan menjadi ukuran akhir menilai keberhasilan pembangunan, namun lebih pada mengukur kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan rakyat.

Kelima mendirikan bank yang mengelola keuangan khusus untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, buruh, serta kegiatan usaha kecil rakyat yang merupakan 40 persen hingga 50 persen kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

"Rumusan keenam perlu daya dukung yang cukup ketersediaan energi terbarukan yang ramah lingkungan untuk pembangunan ekonomi industri berkelanjutan," ujar Yuddy.

Hal itu untuk kepentingan generasi mendatang dan tidak merusak lingkungan bagi masyarakat.

Langkah selanjutnya pemerintah perlu segera memiliki "blue print" pembangunan industri berjangka panjang sebagai payung arah dan sasaran pembangunan ekonomi industri untuk jaminan kesejahteraan rakyat.

Rumusan terakhir menyusun strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi sangat ditentukan pemerintah yang bersih dan kuat, penegakan hukum dan kestabilan politik dalam negeri. (*)