Menkeu: Penilai Dorong Pengambilan Keputusan Strategis

Jakarta, (Antara) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pentingnya peranan penilai untuk mendorong pengambilan keputusan strategis oleh pemerintahan melalui estimasi nilai barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD) yang wajar serta akurat.

"Peranan starategis penilai dalam perekonomian nasional diwujudkan melalui pemberian estimasi nilai yang akan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan yang strategis," katanya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengemukakan itu dalam sambutannya yang diwakili Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam Seminar Nasional dengan tema "Peran Penilai Pemerintsh Pusat/Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Pusat/Daerah", Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan estimasi nilai diperlukan dalam proyek pembangunan infrastruktur, pengambilan keputusan strategis bagi industri perbankan, industri pasar modal dan penerbitan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara.

"Bagi pemerintah estimasi nilai aset yang dijadikan 'underlying' (dasar) penerbitan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara sebagai alternatif pembiayaan," ujarnya.

Selain itu, estimasi nilai dari penilai pemerintah juga sebagai dasar pengenaan pajak yang diputuskan oleh pemerintah daerah.

Ia mengatakan keberadan penilai sangat diperlukan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya terkait ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan bahwa penilaian dilakukan dalam rangka penyususnan neraca Pemerintah Pusat, pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN atau BMD.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemkeu Hadiyanto mengatakan penyelenggaran seminar tersebut merupakan salah satu kegiatan pembinaan dan peningkatan penilaian pemerintah.

"Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait peran penting dan strategis dari penilai pemerintah," tuturnya.

Ia berharap seminar itu mampu menghasilkan ide, gagasan atau pemikiran yang dapat digunakan untuk mengembangkan profesi penilai pada umumnya dan penilai pemerintah pada khusunya guna menunjang tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang lebih baik. (*)