Jakarta, (Antara) - DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda tanggapan Pemerintah atas pandangan seluruh fraksi terhadap Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2016 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dan dihadiri Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro selaku perwakilan Pemerintah.
Menurut Taufik Kurniawan, rapat paripurna hari ini hanya membahas satu agenda yakni mendengarkan tanggapan Pemerintan atas pandangan seluruh fraksi terhadap Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2016.
"Tidak ada agenda lainnya," kata dia.
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menambahkan, pada rapat paripurna hari ini tidak dibahas usulan revisi UU 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau UU Pilkada.
Menurut Agus, pada rapat paripurna ini hanya disebutkan ada surat dari Pemerintah perihal usulan revisi UU Pilkada.
"Pimpinan DPR RI baru menerima suratnya kemarin," katanya.
Agus menjelaskan, surat dari Pemerintah tersebut nantinya akan dibawa ke Badan Musyawarah DPR RI sebelum akhirnya dibahas di rapat paripurna. (*)
Berita Terkait
Banggar DPR RI: semua anggaran masih terkena "refocusing"
Kamis, 26 Agustus 2021 13:42 Wib
Belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun
Senin, 16 Agustus 2021 12:15 Wib
Anggaran transfer daerah dan dana desa 2022 sebesar Rp770,4 triliun
Senin, 16 Agustus 2021 11:58 Wib
Pemerintah targetkan pendapatan negara Rp1840 Triliun
Senin, 16 Agustus 2021 11:56 Wib
Indonesia targetkan pertumbuhan ekonomi 5-5,5 persen pada 2022
Senin, 16 Agustus 2021 11:40 Wib
Anggota Komisi VII DPR apresiasi penambahan kuota volume subsidi elipiji 3 kg
Minggu, 13 Juni 2021 10:02 Wib
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5 persen di RAPBN 2021, ini fokusnya
Jumat, 11 September 2020 11:37 Wib
IHSG akhir pekan berpeluang menguat seiring penyampaian RAPBN 2021
Jumat, 14 Agustus 2020 9:53 Wib