Afsel Berlakukan Aturan Masuk Ketat Atasi Penyelundupan

Johannesburg, (Antara/Reuters) - Afrika Selatan akan memberlakukan aturan masuk

yang ketat bagi anak di bawah umur mulai Senin nanti, untuk mencegah

praktik perdagangan anak, namun peraturan itu dinilai agen perjalanan

dan maskapai penerbangan bisa merugikan industri pariwisata. Pemerintah

memperkirakan 30 ribu anak-anak diselundupkan ke Afrika Selatan setiap

tahun, seringkali untuk dipekerjakan sebagai buruh atau pekerja seks.

Partai-partai

oposisi, kelompok hak asasi manusia dan agen-agen wisata mengatakan

angka yang sebenarnya jauh lebih rendah.

Aturan

baru dari Kementerian Dalam Negeri itu menyatakan anak di bawah umur

yang bepergian dengan kedua orang tua harus membawa akta kelahiran

lengkap dengan rincian penuh mengenai kedua orang tua, beserta paspor

dan visa.

Jika

anak itu bepergian dengan salah satu orang tua saja, pihak imigrasi

meminta persetujuan tertulis dari orang tua yang lain, meskipun jika

keduanya sudah bercerai.

Mereka

yang bepergian dengan anak di bawah umur yang bukan anak biologis

membutuhkan surat resmi dari kedua orang tua kandung atau penjaga yang

membenarkan perjalanan itu.

"Tujuan utamanya adalah untuk mencegah perdagangan anak," kata Menteri dalam Kepresidenan Jeff Radebe.

David

Frost, Direktur Eksekutif Asosiasi Pariwisata Afrika Selatan

mengatakan, aturan baru itu akan merugikan industri pariwisata.

Maskapai

penerbangan akan menanggung beban untuk memulangkan kembali penumpang

yang tidak membawa dokumen lengkap, katanya.

"Apa yang kami lihat di sini adalah seperti membunuh nyamuk dengan godam," katanya dalam jumpa pers, Jumat.

Pariwisata merupakan sektor paling pesat perkembangannya di Afrika Selatan.

Kedatangan

turis terdongkrak salah satunya oleh melemahnya mata uang rand yang

menjadikan Afrika Selatan tujuan wisata murah.

Otto

de Vries, Kepala Asosiasi Agen Wisata Afrika Selatan mempertanyakan

data pemerintah mengenai kasus perdagangan anak.

"Jika

anda akan memberlakukan kebijakan paling uni di dunia ini, Anda harus

mengambil masa untuk menemukan dengan pasti seberapa serius situasinya,"

katanya.

Aturan

baru itu ditunda pelaksanaannya pada 2014 setelah perusahaan-perusahaan

memperingatkan bahwa hal itu akan merugikan sektor pariwisata.

Industri

pariwisata memberikan kontribusi sekitar sembilan persen bagi PDB namun

kontribusi mereka turun tahun ini menyusul gelombang kerusuhan

xenofobia yang menyebabkan banyak terjadi pembatalan pemesanan.

Seorang

jurubicara maskapai British Airways mengatakan maskapai penerbangan

tersebut akan memberlakukan aturan itu mulai 1 Juni.

"Pelanggan tanpa dokumen yang benar akan ditolak masuk pesawat," katanya. (*)