Dana Simpan Pinjam Perempuan di Sumbar Diduga Bermasalah

Padang, (AntaraSumbar) - Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Sumatera Barat diduga bermasalah sejak Januari 2015, karena tidak adanya pengawasan dari fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan yang dinon aktifkan akhir tahun 2014.

"Dana SPP yang bergulir di Sumbar mencapai Rp1,2 triliun, tetapi enam bulan terakhir tidak tahu bagaimana perkembangannya karena tenaga PNPM Mandiri Pedesaan yang biasa mengawasi tidak aktif lagi," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat(BPM) Sumbar, Syafrizal Ucok, Selasa.

Biasanya menurut dia, jika ada dana SPP yang macet, fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan akan segera mendatangi peminjam untuk menyelesaikan persoalan.

Dengan cara tersebut program Simpan Pinjam Perempuan cukup berhasil di Sumbar, katanya.

Namun sejak fasilitator PNPM mandiri Pedesaan tidak aktif lagi, maka tidak ada orang yang mendatangi peminjam jika ada pinjaman macet.

"Kita tidak tahu sampai dimana tingkat kemacetan dana SPP ini saat ini karena sejak Januari 2015, laporan yang kita terima tidak maksimal," katanya.

Menanggulangi hal itu, pemerintah menurut Syafrizal akan mengaktifkan kembali sebanyak 360 orang fasilitator PNPM Pedesaan mulai 1 Juli 2015.

"Mereka akan dikembalikan dulu ke daerah tempat tugas mereka yang lama, untuk menyelesaikan administrasi program PNPM triwulan IV yang belum terselesaikan dan membuat laporan tentang Simpan Pinjam Perempuan(SPP)," katanya.

Menurut dia, setelah mengerjakan hal itu, pada Nofember 2015 mereka akan dialihkan sebagai tenaga pendamping desa.

"Anggaran untuk semua itu seperti gaji, operasional lebih kurang Rp29 miliar telah tersedia," ujarnya.

Sementara itu salah seorang fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan, Taufik mengatakan mereka telah menunggu pengaktifan kembali.

"Pengaktifan ini akan sangat membantu perekonomian fasilitator PNPM Mandiri pedesaan yang terkatung-katung selam enam bulan ini," katanya. (*)