Jakarta, (Antara) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan realisasi belanja pemerintah pusat hingga semester I-2015 mencapai Rp436,1 triliun atau 33,1 persen dari pagu dalam APBN-P sebesar Rp1.319,5 triliun.
"Realisasi itu terdiri dari penyerapan belanja Kementerian Lembaga Rp208,5 triliun atau 26,2 persen dan belanja non Kementerian Lembaga Rp227,6 triliun atau 43,4 persen," katanya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu.
Menkeu menjelaskan dari penyerapan belanja Kementerian Lembaga tersebut sebanyak 40 K/L telah memiliki daya serap tinggi diatas 26,2 persen, 16 K/L memiliki daya serap sedang antara 20 persen dan 26,1 persen serta 29 K/L mempunyai daya serap rendah dibawah 20 persen.
"Kementerian dengan daya serap rendah diantaranya Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Kementerian ESDM, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata," ujarnya.
Sementara, penyerapan tertinggi untuk belanja non Kementerian Lembaga adalah untuk pengelolaan subsidi yang sudah mencapai Rp100,4 triliun atau 47,4 persen dari pagu Rp212 triliun serta pengelolaan transaksi khusus yang mencapai Rp50,7 triliun atau 50 persen dari pagu Rp101,4 triliun.
Dengan demikian, realisasi belanja pemerintah pusat pada semester I mencapai Rp436,1 triliun ditambah realisasi transfer ke daerah Rp337,7 triliun maka belanja negara keseluruhan mencapai Rp773,9 triliun atau 39 persen dari pagu Rp1.984,1 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga mengatakan realisasi defisit anggaran semester I mencapai Rp76,4 triliun atau 0,66 persen terhadap PDB yang berasal dari pendapatan negara Rp697,4 triliun dan belanja negara Rp773,9 triliun.
"Defisit anggaran diperkirakan Rp76,4 triliun atau 0,66 persen dari PDB, sehingga ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pada 30 Juni Rp117,6 triliun 'cash' yang siap dibelanjakan untuk K/L, non K/L maupun transfer ke daerah," ujarnya. (*)
Berita Terkait
Bupati Agam: TP PKK mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat
Kamis, 25 April 2024 17:18 Wib
KLHK minta pemerintah daerah manfaatkan instrumen pemantauan lingkungan
Rabu, 24 April 2024 20:20 Wib
Pemerintah daerah antisipasi penggunaan mata uang asing di Mentawai
Selasa, 23 April 2024 12:49 Wib
Pemerintah segera siapkan transisi pemerintahan pasca-putusan MK
Senin, 22 April 2024 17:13 Wib
Pemerintah salurkan 388 ton beras untuk tangani dampak banjir
Kamis, 18 April 2024 17:00 Wib
Payakumbuh raih lima penghargaan dalam sehari
Kamis, 18 April 2024 14:16 Wib
Ombudsman Sumbar: Pemerintah harus jamin layanan di daerah bencana
Kamis, 11 April 2024 9:45 Wib
Wali Kota Solok: Media berperan sosialisasikan program pemerintah
Selasa, 9 April 2024 15:08 Wib