GPK: Empat Tempat Hiburan Buka Saat Ramadhan

id GPK

Jakarta, (Antara) - Gerakan Pemuda Kabah (GPK) menyebutkan ada empat tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang masih beroperasi selama bulan suci Ramadhan 1436 H.

"Keempat tempat hiburan tersebut sudah dilaporkan oleh kami ke polisi," kata Pelaksana Tugas Khusus GPK Suaib Didu dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Pihak GPK enggan menyebutkan lokasi dan nama dari keempat tempat hiburan malam yang mereka sebut masih beroperasi selama Ramadhan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku siap berpartisipasi dalam sejumlah rencana inspeksi mendadak (sidak) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terhadap sejumlah tempat hiburan malam selama bulan suci.

"Insya Allah, nanti saya akan ikut turun langsung saat sidak di lapangan. Namun, tentu saja saya tidak akan bilang-bilang ke siapapun mengenai rencana sidak itu," katanya.

Seperti diketahui, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta melakukan pengawasan secara ketat dan terpadu terhadap seluruh industri pariwisata di ibu kota selama bulan suci.

Untuk membedakan mana industri pariwisata yang harus buka dan tutup selama bulan Ramadhan, Disparbud DKI akan menempelkan stiker dengan tulisan tutup bagi industri pariwisata yang harus tutup satu bulan penuh dan stiker bertuliskan buka bagi industri pariwisata yang dapat beroperasi pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Total jumlah industri pariwisata di Jakarta 1.287 industri pariwisata. Dari jumlah tersebut, sebanyak 360 di antaranya akan diawasi secara ketat karena harus tutup selama bulan Ramadhan, yaitu delapan klub malam, 66 diskotik, tujuh tempat mandi uap dan 230 griya pijat serta 60 tempat biliar.

Selain itu, pihak GPK menyatakan telah membentuk tim khusus untuk beradu konsep dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tentang lokalisasi dan prostitusi jalanan di ibu kota.

Suaib Didu menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya prostitusi jalanan yang melibatkan pelajar. Dia mengatakan bahwa lokalisasi bisa menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi maraknya prostitusi jalanan yang ada di Jakarta, terutama di daerah kota.

"Bukan berarti kami setuju dengan lokalisasi. Bagi kami lokalisasi tetap haram," ucapnya. (*)