Jakarta, (AntaraSumbar) - Peneliti Pusat Advokasi dan Studi Indonesia (PAS Indonesia) Taufik Riyadi mengatakan penuntasan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus menjadi prioritas calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kasus ini akan menjadi bahaya laten jika tidak segera diselesaikan," ujar Taufik di Jakarta, Minggu.
Dia menambahkan Panitia Seleksi KPK (Pansel KPK) diharapkan bisa menyeleksi calon pimpinan KPK yang mau memprioritaskan kasus-kasus lawas yang menjadi perhatian publik seperti BLBI.
BLBI meninggalkan beban obligasi rekapitalisasi sebesar RP422,6 triliun. Obligasi rekap mencakup empat bank BUMN sebesar Rp279,4 triliun, bank swasta RP141,96 triliun, dan untuk 12 BPD senilai Rp1,23 triliun.
Dia menilai, pemilihan calon pimpinan KPK ini bisa menjadi momentum untuk memilih calon-calon komisioner KPK yang terbaik ke depannya.
"Kami berharap, Pansel KPK menjalankan tugas sesuai dengan harapan masyarakat banyak."
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar juga memandang sudah saatnya KPK mengungkap kasus korupsi yang melibatkan aktor besar, modus yang canggih, dan menyebabkan kerugian negara yang besar.
"Tidak hanya mengungkap kasus korupsi pengadaan barang dan suap. Untuk mengungkap kasus korupsi tingkat tinggi, perlu penegak hukum yang kuat dan berani. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berjamaah," kata Dahnil.
Dahnil mendukung kerja tim pansel KPK untuk bekerja proaktif, objektif, dan fokus dalam mencari pimpinan KPK yang berani dan profesional dalam menjaga agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Kami juga meminta Presiden Jokowi untuk tidak melakukan kompromi dalam bentuk apapun kepada para konglomerat obligor BLBI dan memasukkan mereka yang bersalah ke dalam daftar hitam pengusaha bermasalah. Hal tersebut penting karena mereka tengah berupaya keras mengambil lagi aset - aset yang pernah disita negara. Kita lihat secara telanjang mereka melakukannya via proses hukum," tukas Dahnil. (*)
Berita Terkait
KPK: Pencegahan korupsi untuk hindarkan keuangan negara dari kerugian
Selasa, 30 April 2024 18:07 Wib
KPK tetapkan dua tersangka baru kasus korupsi di PT Amarta Karya
Sabtu, 27 April 2024 5:28 Wib
Gubernur: Korupsi berdampak buruk pada kualitas penyelenggaraan negara
Kamis, 25 April 2024 18:30 Wib
Wali Kota Padang Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi Wilayah Sumbar
Kamis, 25 April 2024 16:26 Wib
Gubernur tekankan pentingnya MCP bagi daerah untuk cegah korupsi
Kamis, 25 April 2024 15:22 Wib
KPK jebloskan eks hakim Prasetio Nugroho ke Lapas Sukamiskin
Kamis, 18 April 2024 19:13 Wib
Pemeriksaan tersangka pelaku pungli di Rutan KPK
Rabu, 3 April 2024 21:53 Wib
KPK periksa 10 saksi perkara pungli Rutan KPK
Selasa, 26 Maret 2024 16:15 Wib