Jakarta, (Antara) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ingin desa pesisir yang tersebar di berbagai pelosok di Tanah Air dapat diberdayakan untuk meningkatkan hilirisasi produk perikanan sebagai upaya menciptakan nilai tambah.
"Reposisi desa pesisir agar tidak lagi sekedar pusat pengambilan bahan mentah dan pengonsumsi produk olahan dari kota," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Sebaliknya, ujar Riza Damanik, desa pesisir harus menjadi pusat ekonomi kerakyatan yang alat ukur pencapaiannya adalah keberdayaan desa pesisir dalam mengoptimalkan diri sebagai sentra hilirisasi dan inovasi produk-produk perikanan dan kelautan.
Ketum KNTI mengingatkan bahwa dari lebih 13 juta tenaga kerja di sektor perikanan, sebanyak 51 persen beraktivitas di produksi (perikanan tangkap dan budidaya), 38 persen di pemasaran, dan hanya 11 persen di sektor pengolahan.
Sebagaimana diberitakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus dapat fokus dalam meningkatkan kemandirian untuk industri pengolahan ikan di Tanah Air dan tidak melulu mengurus pencurian ikan agar pembenahan sektor kelautan bisa komprehensif dari hulu ke hilir.
"Belum terlihat jelas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait kemandirian industri pengolahan ikan di dalam negeri," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa (21/7).
Menurut Abdul Halim, seharusnya KKP dapat fokus untuk bagaimana fasilitasi koperasi bagi nelayan atau pembudidaya dan juga usaha skala rumah tangga untuk terlibat dalam penambahan nilai hasil tangkapan ikan.
Untuk itu, ujar dia, KKP harus mengalokasikan sedikitnya 40 persen anggarannya untuk mendukung aktivitas pengolahan ikan dalam negeri, khususnya bagi koperasi dan industri skala rumah tangga. "Kaji kemungkinan memberikan insentif kepada pelaku usaha pengolahan ikan skala besar dalam negeri," ujarnya.
Sekjen Kiara juga mengingatkan pentingnya bekerja sama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan kedutaan-kedutaan besar RI di luar negeri.
Hal tersebut, lanjuutnya, guna memaksimalkan aktivitas pemasaran produk olahan ikan domestik di pasar luar negeri termasuk mengembangkan strategi pemasarannya.
"Sembari melakukan pemetaan produk melihat peluang pasar, keunggulan produk serupa dengan negara lain dan perbandingan harga," paparnya.(*)
Berita Terkait
Ini dampak zat beracun bagi biota laut
Senin, 24 Juni 2019 15:29 Wib
KNTI Harapkan Regulasi Sektor Kelautan Tidak Hambat Akses Sumber Daya Perikanan
Senin, 25 September 2017 11:08 Wib
KNTI: Persoalan Komoditas Garam Seharusnya Sudah Diprediksi
Selasa, 1 Agustus 2017 11:20 Wib
KNTI Inginkan Sinergi Hulu-Hilir Sektor Perikanan
Senin, 17 Juli 2017 10:58 Wib
KNTI Kecewa Putusan Bebas Kasus "Illegal Fishing"
Senin, 25 Juli 2016 10:23 Wib
KNTI: Jangan Asingkan Masyarakat Lokal Dalam Konservasi
Rabu, 17 Februari 2016 10:47 Wib
KNTI: Bertambahnya Armada Pengawas Kelautan Belum Efektif
Jumat, 12 Februari 2016 9:58 Wib
KNTI: Miris Ikan Melimpah Nelayan Sukar Melaut
Jumat, 12 Februari 2016 9:54 Wib