Jakarta, (Antara) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) siap bekerja sama dengan pemerintah dalam pemberantasan praktik mafia impor pangan yang merugikan kepentingan nasional.
"Kami juga siap mengembangkan ekspor pertanian berbasis pengolahan dalam negeri," kata Ketua Umun HKTI Oesman Sapta dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII HKTI 2015 di Asrama Haji di Jakarta, Jumat.
HKTI bertekad akan membantu pemerintah mewujudkan daulat benih dan meningkatkan kerja sama dalam program menciptakan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan seluruh petani
"Indonesia hanya bisa makmur bilamana petani makmur," katanya.
Untuk misi kedaulatan pangan, katanya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan lembaga semacam Bulog di tingkat nasional.
Akan tetapi, katanya, juga perlu dilakukan di masing-masing provinsi dan kabupaten-kota.
"Dengan belajar dari masa lalu di mana desa-desa menjaga stok dengan lumbung desa," kata Oesman.
Dia juga mengatakan bahwa peningkatan produksi tanpa dibarengi dengan upaya untuk mengelola produksi, baik yang menyangkut stok maupun harga beli, tidak akan meningkatkan dan menjamin kesejahteraan petani.
Munas VII HKTI 2015 dengan tema "Majukan Pertanian, Berdayakan Petani, Wujudkan Kedaulatan Pangan" dihadiri dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
Sebagai forum tertinggi organisasi, munas tersebut bertujuan memilih dan menetapkan pengurus, serta menyediakan rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan.
Acara tersebut diikuti 700 peserta dari utusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Dewan Pimpinan HKTI Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemuda Tani dan Wanita Tani, serta fungsionaris HKTI. (*)
Berita Terkait
Lonjakan harga beras belum berdampak positif terhadap kesejahteraan petani
Kamis, 7 September 2023 16:08 Wib
HKTI optimis perbaikan irigasi kurangi kemiskinan di Pesisir Selatan
Minggu, 17 Juli 2022 4:52 Wib
HKTI dukung kolaborasi Pemkab Pesisir Selatan-BN soal irigasi
Minggu, 17 Juli 2022 4:49 Wib
HKTI nilai APBD Pessel belum memihak petani
Senin, 24 Januari 2022 18:20 Wib
HKTI Pesisir Selatan desak pemerintah aktifkan KP3
Minggu, 23 Januari 2022 18:15 Wib
HKTI minta pemerintah daerah serius awasi penyaluran pupuk bersubsidi
Minggu, 23 Januari 2022 13:36 Wib
Presiden Jokowi tambah frekuensi minum jamu untuk cegah corona
Kamis, 12 Maret 2020 11:34 Wib
Moeldoko bawa angin segar untuk petani Dharmasraya, lahan potensial
Senin, 28 Oktober 2019 17:49 Wib