Dahlan Usulkan Pembekalan Politik Terhadap Kader Muhammdiyah

Makassar, (Antara) - Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Dahlan Rais mengusulkan agar PP Muhammadiyah lebih intensif memberikan pembekalan politik terutama terhadap kader-kader muda sehingga memiliki bekal wawasan jika ingin aktif di dunia politik nasional.

"Muhammadiyah secara organisasi adalah netral, tidak berafiliasi ke kekuatan politik apapun. Namun, kader Muhammadiyah secara perorangan bisa saja aktif di partai-partai politik," kata Dahlan Rais di lokasi Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Universitas Muhammadiyah, Makassar, Selasa.

Menurut Dahlan Rais, banyak kader muda Muhammadiyah yang menjadi anggota partai politik dan bahkan ada yang menjadi pengurus.

Bekal pengetahuan dan wawasan politik, menurut dia, sangat penting terutama bagi kader muda yang tertarik untuk aktif di partai-partai politik.

Dahkan Rais menceritakan pengalamannya, suatu ketika mendapat kritik dari relasinya soal kader Muhammadiyah yang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

"Waktu saya memimpin Muhammadiyah di Jawa Tengah, ada teman di DPRD Provinsi yang bertanya kepada saya, Pak Dahlan kok teman Muhammadiyah yang di DPRD telmi (terlambat mikir), itu gimana?," katanya.

Dahlan mengakui, dirinya menjadi malu dengan pertanyaan tersebut.

Namun, di dalam hatinya ia membenarkan, karena Muhammadiyah tidak memberikan bekal pengetahuan politik kepada kader-kadernya.

Karena itu, Dahlan mengusulkan agar pada kepengurusan PP Muhammadiyah periode 2015-2020 dibentuk Diklat khusus politik bagi kader-kader muda yang berminat terjun ke dunia politik nasional.

Selama ini, kata dia, Muhammadiyah memberikan pembekalan dakwah dan sosial, padahal dakwah dan politik itu beda," katanya.

Dahlan mengusulkan, agar Muhammadiyah mengadakan pelatihan pengetahuan politik secara berkala untuk terhadap kader-kader muda yang berminat terjun ke dunia politik nasional.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengingatkan para kader Muhammadiyah yang aktif di dunia politik nasional agar mengutamakan norma dan etika dalam berpolitik. (*)