Jakarta, (Antara) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan organisasi kepolisian di sejumlah negara di kawasan ASEAN memerlukan sistem pencegahan pencucian uang atau "money laundry".
"Bagaimana upaya kita melaksanakan mengurangi kriminal seperti korupsi dan 'money laundry' sehingga negara yang satu dengan lainnya dapat memberikan informasi agar tidak terjadi 'money laundry' di negara masing-masing," kata Kalla dalam sambutan peresmian Konferensi Polisi se-ASEAN ke-35 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa.
Wapres juga meminta sejumlah negara anggota ASEAN untuk tidak melindungi transfer dana ilegal yang melanggar undang-undang baik di negara asal maupun tujuan pengiriman dana itu.
"Oleh karena itu kita membutuhkan suatu sistem yang baik dan kerja sama bagaimana mencegah kejahatan antar-negara tersebut yang didukung oleh suatu kesatuan hukum yang baik diantara kita semua," jelas Kalla.
Wapres berharap dengan melalui konferensi polisi se-ASEAN dapat menjamin stabilitas keamanan dan ekonomi di kawasan karena kondisi perdagangan yang semakin baik.
Kalla mengatakan wilayah ASEAN memiliki keadaan dan potensi ekonomi yang sangat maju sehingga perlu dijaga oleh polisi di masing-masing negara.
"Kawasan ini adalah daerah perdagangan yang sangat maju dan bagian dari pada ekonomi dunia yang maju. Dengan penduduk 600 juta jiwa tentu menginginkan kemajuan dan stabilitas," kata Kalla.
Selain itu, Wapres juga berharap para petinggi kepolisian di masing-masing negara dapat bertukar informasi dan meningkatkan rasa kesepahaman dalam peluang kegiatan kepolisian terpadu.
Wapres menjelaskan dengan dilaksanakannya Konferensi Aseanapol dapat mendukung terbentuknya suatu instrumen hukum internasional di kawasan ASEAN yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, terorisme serta korupsi dan pencucian uang di negara asing.
"Kita tidak ingin di kawasan ini sesuatu terjadi seperti di negara lain, seperti di Timur Tengah yang rusak karena konflik masing-masing dan tentu dibutuhkan kerja sama untuk mengatasi hal-hal tersebut," tegas JK.
Konferensi Chairman ASEANAPOL rencananya dilaksanakan sejak 4 hingga 7 Agustus 2015.
Sejumlah kepala kepolisian serta pejabat tinggi kepolisian dari beberapa negara peserta diantaranya Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, Selandia Baru, Jepang, Australia, Tiongkok, Korea Selatan, Rusia dan perwakilan Interpol turut serta dalam pertemuan itu. (*)
Berita Terkait
KPU RI tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres RI 2024-2029
Kamis, 21 Maret 2024 4:15 Wib
Wapres harap hasil Pemilu 2024 bisa diterima semua pihak
Rabu, 14 Februari 2024 12:13 Wib
Wapres dan istri pamer jari kelingking usai gunakan hak pilih
Rabu, 14 Februari 2024 10:17 Wib
Wapres Ma'ruf Amin dan istri gunakan hak pilih di TPS 033 Cimanggis
Rabu, 14 Februari 2024 9:42 Wib
Anugerah KIP Desa Nasional 2023; Wali Nagari Taratak Sungai Lundang Pesisir Selatan terima Anugerah di Istana Wapres
Kamis, 28 Desember 2023 17:12 Wib
Wapres: Kampanye fokus pada isu kunci atasi sejumlah tantangan bangsa
Kamis, 28 Desember 2023 8:46 Wib
Wapres: Libatkan peran swasta profesional rawat venue olahraga di Papua
Rabu, 11 Oktober 2023 20:07 Wib
ANTARA terima penghargaan Wapres atas berita berkelanjutan stunting
Minggu, 8 Oktober 2023 13:35 Wib