Bogor, (Antara) - Ketua DPR RI Setya Novanto menyarankan agar pelaksanaan Pilkada di tujuh daerah dengan bakal calon tunggal ditunda seluruhnya untuk menghindari implikasi terhadap masalah-masalah hukum.
Setya Novanto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, mengatakan pihaknya memberikan masukan kepada pemerintah dengan berdasarkan aturan yang ada yang bersumber dari Undang-Undang.
"Untuk itu kita sarankan untuk bisa semuanya itu kita tunda, kalau tidak, bisa berimplikasi terhadap masalah-masalah hukum," katanya.
Ia menambahkan, dengan dasar UU sebagai pertimbangan misalnya dalam Pilkada itu diharuskan minimal ada 2 calon pasangan peserta Pilkada.
"Nah di dalam UU yang ada juga sudah diamanatkan di dalam Peraturan KPU daripada UU yang ada harus minimal pesertanya juga dua pasangan," katanya.
Menurut dia, implikasi yang bisa timbul jika Pilkada di tujuh daerah dengan bakal calon tunggal tidak ditunda misalnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) maka tetap memerlukan persetujuan DPR.
Jika disetujui, kata dia, tidak masalah namun jika tidak disetujui akan menimbulkan implikasi lain di antaranya pembatalan atau cara-cara lain yang perlu dibicarakan bersama, antara DPR, KPU, dan pemerintah.
"Nanti itu kita lihatlah mana yang terbaik demi masyarakat juga para peserta Pilkada," katanya.
Soal perlu tidaknya revisi UU Pilkada, Setya menyatakan akan terlebih dahulu mengamati perkembangan-perkembangan yang terjadi dan mencari jalan keluar yang terbaik. (*)
Berita Terkait
PLN Catat Kinerja Bagus di Tahun 2023, Nevi Minta Terus Jaga Layanan dan Stabilitas Tarif
Kamis, 18 April 2024 5:15 Wib
Legislator RI Ade Rezki berikan sembako ke ratusan Pasukan Kuning Bukittinggi
Senin, 8 April 2024 16:05 Wib
Legislator RI Ade Rezki berikan bantuan korban banjir lahar Marapi
Minggu, 7 April 2024 17:35 Wib
Mensos Risma: BLT El Nino sudah melalui persetujuan DPR
Jumat, 5 April 2024 11:31 Wib
Komisi VI DPR RI apresiasi peningkatan kinerja keuangan PLN
Jumat, 5 April 2024 4:48 Wib
Raker DPR-Kemnaker bahas THR
Selasa, 26 Maret 2024 15:40 Wib
Komisi VI DPR apresiasi kontribusi Jasa Raharja dalam setiap mudik Lebaran
Selasa, 26 Maret 2024 13:37 Wib
KPU RI tetapkan PDIP raih suara terbanyak di Pileg DPR RI Pemilu 2024
Kamis, 21 Maret 2024 9:07 Wib