Pemprov Sumatera Barat Pantau Pengaruh Pelemahan Rupiah

Padang, (AntaraSumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan pemantauan terhadap pengaruh pelemahan rupiah terhadap dolar AS pada sektor tenaga kerja di daerah tersebut.

"Hingga saat ini keadaan masih stabil. Belum ada laporan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efek pelemahan nilai mata uang," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat (Sumbar), Sofyan ditemui di sela pelantikan Penjabat (Pj) Kabupaten Pasaman Barat di aula gubernuran di Padang, Kamis.

Menurut dia, selain Pemprov Sumbar, saat ini Dewan Pengupahan Sumbar juga sedang turun ke lapangan untuk melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak(KHL) untuk menentukan Upah Minimum Regional(UMR) 2016.

"Jika terjadi persoalan di lapangan, Dewan Pengupahan tentu akan mendapatkan informasi dan meneruskannya kepada Pemprov Sumbar untuk ditindaklanjuti," katanya.

Dia mengatakan, PHK biasanya terjadi jika perusahaan atau pemberi kerja menanggung biaya tinggi sementara produksi menurun.

"Sekarang hal itu belum terjadi. Mudah-mudahan ke depan tetap stabil seperti ini," katanya.

Dia juga menghibau pemberi kerja untuk tidak langsung melakukan PHK jika keadaan memburuk.

"Kita berharap, pelemahan rupiah terhadap dollar AS tidak berlanjut sehingga persoalan ketenagakerjaan ini bisa terelakkan," katanya.

Meski demikian, terhadap pekerja asing yang bekerja di sektor perkebunan dan pertambangan di Sumbar, Sofyan mengatakan pihaknya tidak memiliki informasi sama sekali.

"Pengurusan izin tenaga kerja asing itu dilakukan di pusat, meskipun nanti mereka akan bekerja di daerah. Akibatnya, pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota tidak memiliki data terkait pekerja asing ini," katanya.

Dia mengatakan, pekerja asing tersebut biasa bekerja di daerah yang memiliki potensi perkebunan dan pertambangan seperti Kabupaten Dhamasraya.

Penjabat Bupati Dhamasraya, Syafrizal membenarkan adanya kemungkinan pekerja asing di daerahnya.

"Kita sudah minta Disnaker setempat untuk melakukan pendataan agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari," katanya. (*)