Jakarta, (Antara) - Pengamat Ekonomi Politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga meminta pemerintah serius mengambil langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan instruksi kepada para pemimpin daerah yang wilayahnya rawan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Wilayah tersebut meliputi DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, untuk kemudian melakukan konsolidasi internal terhadap para pemangku kepentingan di sana," katanya ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.
Konsolidasi tersebut dilakukan kepada para pengusaha, organisasi serikat buruh dan ekonom daerah untuk melakukan langkah cepat dan tepat, seperti penurunan suku bunga untuk mendongkrak investasi, memberikan stimulan penurunan pajak, dan persyaratan kredit yang fleksibel demi mendorong produksi.
"Permasalahan tenggat waktu ekspor dan impor juga harus disederhanakan untuk menekan ongkos produksi," ucap Andy.
Dia berpendapat pula bahwa peran lembaga bipartit di tingkat perusahaan atau pabrik sebagai media komunikasi antara pekerja dan pengusaha agar lebih diberdayakan.
Selain itu, lembaga tripartit di tingkat nasional dan daerah perlu pula meningkatkan dialog hubungan industrial yang dinamis, harmonis dan berkesejahteraan.
"Bila perlu komunikasi yang intens minimal 2 bulan sekali dilakukan oleh kepala negara, kepala daerah dengan para pemangku kepentingan dunia usaha di Indonesia," kata Andy.
Pada Selasaini, ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) melakukan "long march" menuju Istana Negara, Jakarta, setelah berkumpul di Bundaran Bank Indonesia.
Para buruh menolak ancaman pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelemahan nilai rupiah dan perlambatan ekonomi.
Andy tidak memungkiri ketika dikonfirmasi bahwa fenomena PHK yang marak terjadi dikarenakan lesunya perekonomian Indonesia yang ditandai dengan melemahnya rupiah terhadap dolar AS. (*)
Berita Terkait
Pengamat: Putusan MK terkait PHPU jadi poin perbaikan Pemilu selanjutnya
Rabu, 24 April 2024 20:34 Wib
Istana: Presiden hormati putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024
Senin, 22 April 2024 17:14 Wib
AMIN segera sikapi putusan MK terkait sengketa Pilpres
Senin, 22 April 2024 17:13 Wib
Ombudsman akui tidak ada laporan masuk terkait pengaduan THR di Sumbar
Selasa, 9 April 2024 17:59 Wib
Muhadjir tegaskan tugas dan fungsi Kemenko PMK tak terkait pemilu
Jumat, 5 April 2024 11:34 Wib
Sidang pembuktian pihak terkait sengketa Pilpres
Kamis, 4 April 2024 11:50 Wib
Gubernur Mahyeldi lobi investor Arab Saudi terkait investasi real estate di Sumbar
Rabu, 3 April 2024 21:22 Wib
Komnas HAM apresiasi pemerintah terkait laporan pelaksanaan Kovenan Sipol
Minggu, 31 Maret 2024 11:38 Wib