Subsidi Perikanan Bisa Membangun Kedaulatan Pangan Laut

Jakarta, (Antara) - Memberikan subsidi di bidang perikanan dinilai dapat membangun kedaulatan pangan laut Indonesia dalam mewujudkan konsep poros maritim dunia, kata Guru Besar Universitas Indonesia bidang Hukum Internasional Prof Melda Kamil Ariadno.

"Subsidi kepada nelayan yaitu dengan menjamin harga ikan tidak dipermainkan oleh fluktuasi pasar," kata Melda dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Sabtu.

Konsep subsidi yang dikenal dengan 'subsidi pengeluaran' tersebut, lanjut Melda, telah dilakukan oleh pemerintah Jepang kepada para nelayannya untuk menjaga stabilitas harga ikan di pasar.

"Pemerintah Indonesia tentu dapat melakukan hal yang sama tanpa dituduh melakukan pelanggaran terhadap perdagangan internasional," ujarnya.

Dalam pidatonya yang berjudul "Tantangan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Terbesar untuk Menjadi Poros Maritim Dunia", Melda merekomendasikan untuk meningkatkan hasil produksi ikan dengan memberikan dukungan pada proses pascatangkap.

"Mendukung nelayan dalam meningkatkan kualitas tangkapnya dengan melakukan intervensi pada proses pascatangkap, termasuk memproduksi berbagai produk hasil olahan ikan," jelas dia.

Melda berpendapat bahwa dalam membangun kedaulatan pangan laut harus diiringi dengan membangun kebiasaan masyarakat untuk memakan ikan sebagai menu sehari-hari. Oleh karena itu, berbagai produk hasil olahan ikan diharapkan bisa menambah minat masyarakat dalam mengonsumsi ikan.

Selain itu, Melda menyarankan agar produk perikanan yang berkualitas juga dapat dinikmati oleh pasar dalam negeri selain untuk keperluan ekspor. (*)