Pengamat: Paket Ekonomi Harus Dilakukan Walau Terlambat

Jakarta, (Antara) - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Didik J Rachbini menilai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah harus tetap dilakukan walaupun dirasakan sudah terlambat.

"Keluarnya paket kebijakan ini sudah terlambat, namun lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali untuk meningkatkan perekonomian," kata Didik di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut dikatakan Didik selepas diskusi bisnis dan ekonomi politik yang digelar Indef bertajuk 'Rupiah Tersungkur, Paket Ekonomi Meluncur' di kantor Indef Jalan Batu Merah, Pejaten Timur, Jakarta Selatan.

Seharusnya, kata Didik, paket kebijakan seperti itu sudah dimulai sejak tahun lalu ketika Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mulai memerintah agar bisa terlihat hasilnya saat ini.

"Semestinya paket kebijakan ini sudah dimulai di tahun lalu, pada awal pemerintahan baru berjalan sehingga hasilnya bisa kita lihat sekarang. Namun kendati terlambat ini tetap harus dikejar," ucapnya.

Didik menjelaskan yang harus dikejar itu adalah pembentengan neraca perdagangan dan neraca berjalan yang sudah jebol sejak tahun 2012 karena nilai ekspor komoditas utama jatuh di pasar internasional sehingga dampaknya meluas sampai ke pajak.

"Itu yang harus dikejar dulu dengan masuk ke kebijakan ekspor dan investasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Didik mengatakan paket kebijakan ekonomi jilid I adalah langkah awal untuk membangkitan kepercayaan pasar baik konsumen dan bisnis terhadap pemerintah.

"Sedangkan jilid II mempermudah perizinan di kawasan industri, kehutanan dan seterusnya ini terapi yang bagus untuk mengisi yang jebol. Paket jilid II ini yang isinya hanya bebera item, harus diteruskan pada paket kebijakan berikutnya," katanya menambahkan. (*)