Komisi I DPR: Negara Harus Perkuat TNI

Jakarta, (Antara) - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddik mengatakan, negara harus memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang pada Senin dilaksanakan upacara HUT ke-70 tahun.

"TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara menghadapi tantangan makin besar seiring dengan makin besarnya tantangan negara," katanya kepada pers di Jakarta terkait peringatan HUT TNI.

Dia menyatakan, agar negara mampu menghadapi beragam tantangan baru maka wajib bagi negara memperkuat TNI.

Politisi PKS ini menyampaikan tantangan besar yang dihadapi negara dan TNI saat ini. Pertama, meningkatnya tensi konflik politik dan keamanan di berbagai kawasan, termasuk Laut China Selatan.

Kedua, merebaknya kejahatan lintas negara yang bentuknya non-tradisional seperti terorisme, kejahatan siber dan separatisme yang menggalang dukungan internasional.

Ketiga, pertarungan kepentingan ekonomi terhadap beragam sumber daya yang menggunakan perang proxi. Keempat, membesarnya potensi bencana alam akibat dampak persoalan lingkungan.

Keempat tantangan baru tersebut bersamaan dengan makin beratnya tugas pokok TNI menjaga kedaulatan dan yuridiksi wilayah NKRI sebagai negara kepulauan yang ingin mengembangkan diri sebagai negara maritim.

"Juga kemampuan kontrol terhadap semua wilayah, penjagaan terhadap sumber daya alam dan kemampuan menghadapi segala ganguan terhadap wilayah dan sumber daya alam," katanya.

Karena itu, sekali lagi negara wajib memperkuat TNI dalam semua aspek, baik organisasi, SDM, alutsista maupun sarana dan prasarananya. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen negara untuk memberikan anggaran yang cukup mengacu kepada postur pertahanan yang dibutuhkan.

Apalagi Presiden Joko Widodo menginginkan TNI menjadi kekuatan militer maritim yang tangguh di kawasan. "Maka menjadi aneh jika anggaran TNI justru semakin turun dibanding tahun sebelumnya," katanya.

Kelemahan regulasi dalam pelaksanaan fungsi selain perang terus dibiarkan dan kesejahteraan prajurit TNI masih dipandang bukan prioritas. Presiden--sesuai amanatnya--perlu mengambil kebijakan dan keputusan penting dalam agenda penguatan TNI.

"Jika tidak, maka peringatan 70 tahun TNI dan amanat Presiden Joko Widodo lagi-lagi hanya sebatas seremoni," katanya. (*)