Jakarta, (AntaraSumbar) - Komisi IV DPR RI meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil alih pimpinan penanganan kabut asap karena kebakaran hutan dan menetapkan bahaya kabut asap sebagai bencana nasional.
"Dengan ditetapkan sebagai bencana nasional, maka semua potensi dapat dikerahkan untuk mengatasi bahaya kabut asap," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Herman berharap, Presiden Joko Widodo dapat lebih sungguh-sungguh mengatasi segera kabut asap yang sudah terjadi selama dua bulan terakhir dan menimbulkan banyak kendala.
Mengatasi bahaya kabut asap, menurut dia, tidak perlu saling menyalahkan dan mencari kambing hitam, tapi harus harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan komprehensif dengan memperlihatkan semua pihak terkait.
"Mengatasi bahaya asap, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja atau pemerintah daerah saja, tapi tapi menjadi tanggung jawab bersama dan diatasi bersama-sama," katanya.
Pada kesempatan tersebut, politisi Partai Demokrat ini juga menegaskan, DPR RI sudah menerbitkan UU Pencegahan Perusakan Hutan, yang isinya antara lain melarang keras melakukan pembakaran hutan dan sanksi pidana.
Karena itu, kata dia, pihak berwajib agar tidak ragu-ragu menindak pelaku pembakaran hutan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Edi Prabowo menegaskan, agar Pemerintah melakukan langkah konkret dan terkoordinasi memadamkan kebakaran hutan dan mengatasi bahaya asap.
"Harus ada langkah konkret dan adanya dukungan anggaran," katanya.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, kepala-kepala daerah mau melakukan langkah-langkah pemadaman kebakaran hutan dan mengatasi asap, tapi tidak ada anggaran.
Para kepala daerah, kata dia, mau menggeser anggaran dari alokasi lainnya di APBD, tapi khawatir terkena ancaman pidana karena dugaan penyimpangan anggaran.
Menurut dia, Komisi IV DPR RI sudah menyetujui penggunaan anggaran Rp300 miliar untuk memadamkan kebakaran dan mengatasi kabut asap.
Sebelumnya, kata dia, Komisi IV juga sudah menyetujui anggaran sebesar Rp800 miliar untuk mengatasi kekeringan karena elnino, antara lain untuk membangun sumur-sumur dan penyediaan air bersih. (*)
Berita Terkait
Kadin harap Presiden dan Wapres terpilih wujudkan Indonesia Emas
Rabu, 24 April 2024 20:38 Wib
Mahfud Md ucapkan selamat ke Prabowo-Gibran atas penetapan KPU
Rabu, 24 April 2024 15:56 Wib
Gibran kunjungi Rusun Muara Baru usai ditetapkan jadi Wapres terpilih
Rabu, 24 April 2024 14:08 Wib
Presiden Joko Widodo shalatkan jenazah Mooryati Soedibyo di rumah duka
Rabu, 24 April 2024 14:07 Wib
Presiden membuka Raker Kesnas 2024
Rabu, 24 April 2024 13:40 Wib
Anies-Muhaimin hadiri penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
Rabu, 24 April 2024 11:22 Wib
Prabowo: Terima kasih Mahkamah Konstitusi
Selasa, 23 April 2024 5:20 Wib
Menang di MK Prabowo akan bertemu Megawati dalam waktu dekat
Senin, 22 April 2024 17:15 Wib