Gapki Minta Sawit Ditetapkan Sebagai Komoditas Strategis

Nusa Dua, (AntaraSumbar) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah menetapkan industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis karena berkontribusi besar untuk perekonomian.

"Industri sawit mampu berkontribusi besar untuk perekonomian negara. DAri segi penyerapan tenaga kerja, industri membuka lapangan kerja untuk empat juta kepala keluarga dan sekitar 16 juta orang mengandalkan hidup dari industri itu," ujar Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono dalam acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Industri sawit, kata dia, dapat mengentaskan kemiskinan di pedesaan serta membantu pemerataan pembangunan daerah karena sebagian besar perkebunan sawit dibuka di luar Pulau Jawa.

Meski begitu, ia mengatakan kini industri sawit sedang mengalami situasi sulit, diantaranya disebabkan harga minyak sawit yang menurun tajam sejak tahun lalu dan harga rata-rata CPO periode Januari-Oktober 2015 sebesar 584 dolar AS per ton dari 821 dolar AS per ton pada periode sama tahun sebelumnya.

Menurunnya harga minyak sawit, ujar dia, disebabkan melemahnya permintaan dari negara importir utama, seperti Eropa dan Timur Tengah.

"Berdasarkan data yang kami peroleh, ekspor CPO dan produk turunannya ke Eropa dan Timur Tengah turun masing-masing sebesar enam persen dan 17 persen dalam Januari-Oktober 2015 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya," tutur Joko.

Penyebab kedua, kata dia, adalah menurunnya harga minyak bumi dunia, yakni dalam periode Januari-Oktober 2015 rata-rata turun 50 persen dibandingkan periode sama tahu lalu.

Selanjutnya, tutur dia, terjadinya kelebihan persediaan minyak nabati dunia karena panen yang berhasil serta meningkatnya produksi minyak kedelai.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan menegaskan industri sawit telah menjadi industri yang strategis dengan kontribusinya yang besar untuk pemasukan negara dan membuka lapangan kerja.

Untuk itu, ia mengatakan industri tersebut harus dilindungi dari kampanye negatif yang berkaitan dengan isu lingkungan dan kesehatan. (*)