Jakarta, (Antara) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menginginkan apabila perusahaan ingin membangun perkebunan, khususnya di daerah perbatasan harus menyediakan kebun plasma 30 persen untuk warga sekitar.
"Sekarang ini kan keadilan itu perlu dikedepankan. Jadi ada wacana bagaimana lebih banyak lagi diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kepemilikan lahan-lahan perkebunan seperti kelapa sawit atau coklat," kata Luhut di Jakarta, Senin.
Hal tersebut, ia sampaikan di sela-sela Rapat Koordinasi Pembangunan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun 2015.
Menurut Luhut, upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi kesenjangan yang selama ini terjadi di daerah perbatasan.
"Kenapa tidak? Saat ini tidak terjadi keadilan karena ada kepemilikan tanah yang berlebihan di luar kepatutan sampai 500 ribu hektare, namun kebun plasmanya hanya 5 persen," kata Luhut.
Bahkan kata Luhut, Presiden Joko Widodo menginginkan perusahaan yang akan membangun itu kepemilikannya hanya 40 persen lahan sedangkan sisanya dikelola warga sekitar.
"Sekarang sudah mulai diterapkan dan intinya juga bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi warga di perbatasan," kata Luhut yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo itu. (*)
Berita Terkait
Menkopolhukam ungkap lebih dari lima juta konten pornografi libatkan anak
Kamis, 18 April 2024 18:56 Wib
Menkopolhukam: Kasus pornografi libatkan anak adalah fenomena gunung es
Kamis, 18 April 2024 18:49 Wib
Mahfud Md sebut tidak ada persiapan khusus hadapi debat kedua
Senin, 18 Desember 2023 16:21 Wib
Menkopolhukam: Negara butuh demokrasi dan integrasi
Senin, 18 Desember 2023 16:20 Wib
Menkopolhukam tegaskan pemilu bukan untuk mengeliminasi musuh
Senin, 18 Desember 2023 13:10 Wib
Mahfud Md jelaskan beda politik identitas dengan identitas politik
Senin, 18 Desember 2023 13:10 Wib
Menkopolhukam: 84 persen koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi
Minggu, 17 Desember 2023 13:25 Wib
Mahfud ingatkan semua pihak tidak sombong gunakan logika
Minggu, 17 Desember 2023 13:24 Wib