Padang, (AntaraSumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di daerah itu pada 9 Desember 2015, dengan mengalokasikan anggaran sosialisasi untuk kegiatan itu.
"Kita mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta untuk melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam Pilkada," kata Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Irwan di Padang, Senin.
Menurutnya, imbauan itu dilaksanakan dengan berbagai metode diantaranya dengan pemasangan baliho dan spanduk, imbauan melalui media cetak dan elektronik, serta menurunkan tim untuk mengunjungi masyarakat yang berada di daerah pinggiran yang tersebar pada 19 kabupaten/kota di Sumbar.
Selain itu, anggaran tersebut juga untuk dialog dan pariwara di media, katanya.
Irwan mengakui, berdasar kunjungan ke lapangan, memang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan Pilkada, baik waktu pelaksanaan hingga siapa calon yang bertarung.
"Kita berharap, imbauan yang dilakukan bisa ikut membantu meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada nanti," katanya.
Kendati intens melakukan publikasi dan sosialisasi Pilkada, namun Irwan menegaskan, dalam melakukan sosialisasi ke lapangan, aparat humas berlaku independen tidak menekan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu. Sosialisasi yang dilaksanakan humas hanya fokus untuk mengajak masyarakat memilih.
"Kami tahu batasan kami. Tidak mungkin kami mengajak masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon. Kalau seperti itu kita melanggar. Kami hanya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar tidak golput," terangnya.
Pengamat politik dari universitas Andalas, Asrinaldi sebelumnya memprediksi partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2015, sulit untuk mencapai target yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 77, 5 persen.
Ia mengatakan, hal itu disebabkan kegiatan sosialisasi dan kampanye yang ditanggani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar Ellyanti, selain ikut mengimbau agar masyarakat memberikan hak pilihnya, juga meminta masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan.
Pemungutan suara tinggal hitungan hari. Kita sudah petakan terdapat 1055 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan. Untuk itu, karena personil kami terbatas, kami minta masyarakat ikut membantu mengawasi kecurangan yang mungkin terjadi ketika jelang pemungutan, pada hari H, dan ketika surat suara dihitung, katanya.
Ia menjelaskan, pemetaan 1055 TPS rawan didasari pengalaman pada pemilihan tahun-tahun sebelumnya.
Masyarakat harus aktif mengawasi. Bahkan kalau pengawas di daerah atau TPS ikut berbuat curang, harus dilaporkan. Bawaslu pasti akan memberhentikannya, tegasnya. (*)
Berita Terkait
Pemkab Pasaman Barat bangun jalan ke daerah terisolir Rura Patontang
Kamis, 18 April 2024 18:16 Wib
Pariaman susun program prioritas 2025 atasi keterbatasan anggaran
Rabu, 3 April 2024 17:45 Wib
Jalan Solok Selatan-Dharmasraya dilanjutkan dengan anggaran Rp56 miliar
Kamis, 21 Maret 2024 11:53 Wib
Pemkab Pasaman Barat peroleh anggaran Rp116 miliar untuk Pelabuhan Teluk Tapang
Selasa, 19 Maret 2024 14:17 Wib
Pemkab Pasaman Barat siapkan anggaran pembangunan jembatan yang putus
Jumat, 15 Maret 2024 18:47 Wib
Sutan Riska ajak OPD optimalkan anggaran untuk masyarakat
Selasa, 5 Maret 2024 13:38 Wib
Membanggakan, Kemenkumham Sumbar jadi terbaik nasional atas kinerja Pelaksanaan Anggaran 2023
Rabu, 21 Februari 2024 21:41 Wib
Ganjar siap kembalikan alokasi wajib anggaran kesehatan 5-10 persen
Minggu, 4 Februari 2024 21:05 Wib