Jakarta, (Antara) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI memberlakukan sistem harga terbaru guna mengganti bangunan rumah milik warga yang terkena dampak pembangunan infrastruktur pemerintah.
Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Rabu (10/2), mengatakan penerapan sistem harga terbaru itu dengan cara menghapuskan penyusutan nilai bangunan.
"Kita (pemerintah) harus pikirkan kemampuan masyarakat membangun rumah dengan cara menghilangkan nilai penyusutan nilai bangunan," kata Ferry.
Ferry menjelaskan pemerintah akan mengganti harga bangunan yang berlaku saat ini sehingga warga akan mendapatkan nilai yang sebanding untuk membangun atau memiliki rumah kembali.
Lebih jauh mantan anggota Komisi 2 DPR RI itu menyatakan pemerintah harus memberikan kepastian bagi masyarakat yang terkena pembebasan lahan dan bangunan rumah untuk proyek infrastruktur.
Selama ini, Ferry memastikan bangunan rumah milik warga yang terkena pembebasan proyek infrastruktur nasional mengalami penyusutan nilai.
Ferry juga menambahkan pemerintah memastikan pengakuan atas hak tanah bagi masyarakat termasuk kepastian waktu, pembayaran dan menempatkan warga mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menjanjikan pembayaran maksimal ganti rugi bagi masyarakat selama tiga bulan setelah terjadi musyawarah kesepakatan harga.
"Ketika pembayaran lewat dari jangka waktu tiga bulan maka harus dilakukan penghitungan ganti rugi kembali," tutur Ferry. (*)
Berita Terkait
ATR/ BPN Padang Panjang deklarasikan Gerakan Sinergi Reforma Agraria
Senin, 22 April 2024 16:06 Wib
AHY sampaikan tujuh arah kebijakan strategis Kementerian ATR 2025-2029
Kamis, 7 Maret 2024 11:31 Wib
AHY: Kementerian ATR serius basmi mafia tanah di Indonesia
Senin, 4 Maret 2024 20:47 Wib
Sertijab Menteri ATR/Kepala BPN
Rabu, 21 Februari 2024 16:12 Wib
Presiden lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR
Rabu, 21 Februari 2024 11:36 Wib
Menteri ATR/BPN serahkan sertifikat tanah korban lumpur lapindo
Kamis, 23 November 2023 15:34 Wib
Ketua DPRD harap Kementerian ATR/BPN dukung daerah Revisi RTRW
Senin, 6 November 2023 14:21 Wib
Upaya Pemprov Sumbar agar rute Padang-Mentawai bisa dilayani pesawat ATR
Kamis, 19 Oktober 2023 14:24 Wib