Pemkab Pesisir Selatan Serahkan LKPD ke BPK

Painan, (AntaraSumbar) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan tuntas membuat dan menyerahkan laporan keuangan permintah daerah (LKPD) tahun 2015 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BKP RI).

"Ya, LKPD pemkab tahun 2015 sudah selesai dan kamia serahkan kepada BPK RI Perwakilan Sumbar di kantornya di Padang pada Rabu (27/4)," kata Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar di Painan, Kamis.

Penyerahan LKPD oleh Wakil Bupati, Rusma Yul Anwar diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Eldy Mustafa di Kantor BPK setempat.

Ia berharap atas laporan keuangan tahun anggaran 2015 yang telah diserahkan kepada Ketua BPK RI Sumbar itu, Pemkab Pesisir Selatan bisa meraih prediket wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Kami berharap, Pemkab Pesisir Selatan kembali dapat meraih WTP. Penghargaan ini dapat memacu semangat kerja aparataur dan lebih berhati hati dalam mengelola keuangan daerah kedepan," sebutnya.

Ia menjelaskan untuk mewujudkan visi menuju masyarakat Pesisir Selatan yang sejahtera, maka pemkab setempat menetapkan sejumlah prioritas pembangunan.

Diantaranya, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, pengembangan industri pangan berbasis potensi lokal, pengembangan kawasan wisata, pembangunan daerah tertinggal dan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, pengamalan "Adat Basandi Sarak-Sarak Basandi Kitabbullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, reformasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pesisir Selatan, Suheri mengatakan meningkatnya efesiensi, efektifitas dan produktifitas merupakan keharusan ditengah tuntutan perubahan kearah perbaikan.

Anggaran keuangan daerah hendaknya dapat diukur penggunaannya sehingga alokasi anggaran itu mampu mewujudkan masyarakat Pesisir Selatan yang sejahtera. (*)