Ormas Di Sumbar Tolak Bangkitnya Paham Komunisme

Padang, (Antara Sumbar) - Sebanyak 30 organisasi kemasyarakatan (ormas) di Sumatera Barat, menyatakan sikap untuk menolak bangkitnya ideologi komunis di daerah itu dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional di halaman kantor gubernur setempat, Jumat.

"Ketentuan terhadap munculnya komunisme, marxisme dan leninisme di wilayah NKRI sudah final. Aturannya Ketetapan MPRS RI No XXV/MPRS/1966 dan UU Nomor 27 tahun 1999. Kami menolak kebangkitan paham terlarang ini," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara Sumbar, Bachtiar Kahar saat membacakan pernyataan sikap tersebut sebelum diserahkan kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Selain itu, mereka juga menyatakan menolak Pemerintah RI untuk menyampaikan permintaan maaf, memberikan rehabilitasi dan kompensasi atau apapun namanya terhadap mantan tahanan politik (tapol).

Kemudian, menolak rencana investigasi dan pembongkaran kuburan massal keluarga tapol.

Menolak tragedi tahun 1965 terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah.

Lalu mendukung sepenuhnya aparat keamanan dalam hal ini TNI/Polri yang telah bertindak secara tegas dan cepat menyita atribut-atribut mirip logo PKI baik dalam bentuk baju kaos, pamflet, baliho, buku dan pin.

Mereka juga mengusulkan kepada pemerintah agar dalam kurikulum pendidikan, juga dilengkapi dengan materi kewaspadaan terhadap bahaya laten komunis dan radikal lainnya baik di tingkat SD, Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, termasuk pendidikan di lingkungan TNI/POLRI serta pendidikan di Lemhanas RI.

Ormas yang menyatakan sikap tersebut diantaranya, MUI Sumbar, LKAAM Sumbar, PW Muhammadiyah Sumbar, PW NU Sumbar, Tarbiyah Islamiyah, Perti Sumbar, Dewan Da'wah Islamiyah, DPD PEPABRI Sumbar dan DPD LVRI Sumbar.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang mengatakan, komitmen terhadap NKRI ini penting, mengingat setelah sekian lama berdiri sebagai bangsa, ancaman dan tantangan akan keutuhan NKRI tidak selangkah pun surut, salah satunya saat ini melalui kemajuan teknologi digital.

"Ancaman radikalisme dan terorisme, dan pornografi, misalnya, mendapatkan medium baru untuk penyebaran paham dan praktiknya. Hal ini membuat Indonesia menghadapi permasalahan ketahanan bangsa secara kultural. Ini harus segera kita sikapi," katanya.