Padang, (Antara Sumbar) - Program Minang Mart yang digagas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tidak harus ada izin dari DPRD karena tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tetapi dana pengusaha dengan investasi awal Rp5 miliar.
"Ini murni bisnis, tidak pakai APBD, karena itu tidak harus ada izin dari DPRD," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Selasa.
Meski bersifat bisnis menurutnya, tujuan pendirian Minang Mart tetap untuk membantu memberikan keuntungan dan kemudahan berusaha kepada masyarakat.
"Makanya kita gunakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), agar kebijakan dalam program tersebut bisa tetap dikendalikan, dan tujuannya untuk membantu masyarakat tetap terjaga," katanya.
BUMD yang terlibat itu masing-masing Grafika Jaya Sumbar sebagai pengelola, Bank Nagari sebagai pemberi kredit dan Jamkrida sebagai penjamin kredit.
"Kalau kita lihat Undang-undangnya, fungsi pembentukan BUMD itu seharusnya memang seperti ini," ujarnya.
Cara kerja Minang Mart itu menurutnya, Grafika akan membeli produk yang dibutuhkan pedagang langsung dari tangan pertama dengan jumlah banyak. Misalnya untuk komoditi beras dan cabai, akan dibeli langsung dari petani dengan harga yang wajar dan disimpan di gudang Minang Mart.
Kemudian, pedagang yang telah tergabung ke dalam jaringan 1000 Minang Mart, bisa membeli barang ke gudang.
"Karena kita beli banyak, tentu saja harganya akan lebih murah. Kita juga bisa beri harga murah pada pedagang anggota Minang Mart," kata dia.
Karena pedagang membeli dengan harga murah pada gudang Minang Mart, tentu mereka bisa menjual dengan harga wajar pada masyarakat sebagai konsumen, sementara keuntungan mereka lebih besar.
"Mereka untung lebih besar. Sedangkan masyarakat terbantu," ujarnya.
Hal itu menurut Irwan sekaligus akan bisa mengendalikan harga komoditi di pasar dan secara langsung akan berimbas pada turunnya angka inflasi.
"Kalau Minang Mart menjual dengan harga murah, tentu pedagang di pasar tidak bisa menaikkan harga semaunya. Kalau dinaikkan juga, masyarakat pasti beralih ke Minang Mart," katanya.
Irwan menambahkan, pedagang yang ingin menjadi jaringan Minang Mart, tetapi kekurangan modal, akan dibantu kredit usaha oleh Bank Nagari dengan bunga ringan hanya 7 persen.
"Kalau pedagang itu ingin meminjam tapi tidak ada agunan, maka Jamkrida akan turun tangan untuk membantu. Tetapi, ini tentu untuk mereka yang benar-benar serius dalam berusaha," katanya.
Disebutkannya, Minang Mart itu akan dibagi atas empat kelas, tergantung dengan kondisi modal masyarakat yang bergabung
Kelas A adalah Minang Mart yang memiliki bangunan lebih besar, dilengkapi fasilitas AC, fasilitas lengkap dan buka 24 jam. Kemudian, kelas B, dengan kapasitas dibawah kelas A. Sementara untuk kelas C untuk warung, bagi masyarakat yang sudah punya warung bisa bergabung dengan Minang Mart. Kemudian kelas D, yakni gerobak.
"Gerobak yang jualan dengan kaki lima dapat bergabung dengan Minang Mart, kurang modal juga bisa pinjam di Bank Nagari, begitu juga agunan diberikan Jamkrida," katanya.
Direktur Grafika Jaya Sumbar, Dasril mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk program tersebut.
"Intinya, kita siap untuk menjalankan amanah ini," katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Zirma Yusri mengatakan, saat ini ada sekitar 100 koperasi yang akan bergabung dengan Minang Mart.
"Koperasi ini adalah koperasi di masing-masing SKPD di Sumbar dan koperasi lain yang memenuhi syarat," katanya.
Minang Mart tersebut diluncurkan Selasa (24/5) siang di aula gubernuran Sumbar. (*)
Gubernur: Minang Mart Tidak Harus Izin DPRD
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. (antara)
