Padang, (Antara Sumbar) - DPRD Sumatera Barat mempertanyakan izin analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan jalan jalur dua By Pass Kota Padang, karena ditemukan beberapa kilometer di sepanjang jalan tersebut belum mempunyai izin.
"Izin terhadap Amdal ini seharusnya segera diproses sehingga pada daerah tersebut tidak lagi terjadi bencana yang timbul karena pembangunan itu," kata Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Sumbar, Erman Mawardi di Padang, Selasa.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan meninjau pembangunan jalan tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Marlis mengatakan hal yang lain yang menghambat pembangunan jalan tersebut yakni terkait pembebasan lahan seluas 3,4 Km untuk daerah Padang, dan di Padang Pariaman seluas 300 meter.
"Untuk itu pada pertemuan selanjutnya kami meminta kehadiran Pemerintahan Kota Padang maupun Padang Pariaman agar masalah ini segera terselesaikan," ujarnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional II, Afdal mengatakan banjir ini bukan disebabkan pembangunan jalan itu namun, dikarenakan sungai yang meluap.
"Sebelum pembangunan jalan dimulai, banjir juga sudah terjadi," ujarnya.
Ia menjelaskan pembangunan jalan juga sudah disertai drainase yang memadai.
Drainase itu setinggi 1,2 meter dengan lebar 1,7 meter. Ukuran tersebut, katanya menambahkan, memang atas keputusan rencana pemerintah pusat dan pihak Korea sebagai penanggung dana proyek pembangunan itu.
Katanya melanjutkan, perencanaan dan pembangunan drainase sudah masuk kepada detail engineering design (DED) yang disepakati pemerintah Korea dan pemerintah pusat. Sehingga tak ada yang perlu dipermasalahkan Pemerintah Sumbar karena semuanya sudah sesuai ketentuan.
Tetapi, kata dia, yang sangat disesalkan terkait dampak lingkungan ini yakni pada beban pekerjaan seharusnya tidak semuanya dibebankan pada Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II dan pihak Korea saja.
"Harusnya semua SKPD yang terkait juga ikut turun tangan. Proyek pembangunan skala besar harusnya dikerjakan bersama," katanya.
Ia mencontohkan dengan dampak banjir dan lainnya, SKPD lain juga harus mencari cara
untuk menyelesaikannya. Apalagi banjir itu terjadi bahkan sebelum pembangunan jalan di mulai.
Kepala Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), Asrizal Asnan mengatakan pihaknya masih menunggu pihak balai jalan memberikan laporan terkait amdal. (*)
Berita Terkait
Pupuk langka dan mahal di Sumbar, Herdanic berikan solusi
Senin, 6 Mei 2024 12:51 Wib
Dukung Pengembangan EBT Sumatera Barat, PLN Tinjau Pembangunan PLTMh Unand
Senin, 6 Mei 2024 12:33 Wib
Berhasil Comeback, Jakarta Electric PLN tumbangkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia
Senin, 6 Mei 2024 11:18 Wib
Erick siapkan blue print hingga 2034 termasuk penyatuan pupuk-pangan
Senin, 6 Mei 2024 9:43 Wib
BMKG: Gempa di Maluku terjadi akibat Sesar Utara Pulau Seram
Senin, 6 Mei 2024 8:57 Wib
Kementerian BUMN rasionalisasi dan perbaiki keuangan di Indofarma
Senin, 6 Mei 2024 5:24 Wib
Basarnas Padang selamatkan tujuh pemancing usai diterjang badai
Senin, 6 Mei 2024 5:19 Wib
Polres Pasaman Barat tekankan peran masyarakat awasi narkoba di daerah perbatasan
Minggu, 5 Mei 2024 18:19 Wib