Jakarta, (Antara Sumbar) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah siap menunjuk manajer investasi yang bisa membantu untuk mengelola dana repatriasi dari wajib pajak yang ikut program pengampunan pajak.
"Manajer investasi itu akan menjadi 'front gate' dari repatriasi, daripada (wajib pajak) mencari-cari sendiri, langsung saja manajer investasi yang mengatur," kata Bambang di Jakarta, Jumat.
Bambang mengatakan pengelolaan dana repatriasi dari luar negeri itu sangat penting, karena melalui penempatan modal tersebut di instrumen investasi bisa bermanfaat untuk menggerakan perekonomian, minimal selama tiga tahun kedepan.
"Yang penting uang itu 'stay' di Indonesia selama tiga tahun. Selain manajer investasi, bank juga ada yang bisa menjadi 'front gate' penerima dana repatriasi," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan dana repatriasi dari program pengampunan pajak masuk terlebih dahulu ke bank persepsi yang ditunjuk pemerintah, sebelum nantinya disalurkan ke instrumen investasi portofolio maupun riil.
"Dari bank persepsi ini akan masuk ke Surat Berharga Negara, Obligasi BUMN, reksadana, deposito dan masuk yang lebih detail lagi ke sarana infrastruktur," ujar anggota fraksi Partai Gerindra ini.
Soepriyatno mengharapkan dana repatriasi yang masuk tersebut bisa memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor riil secara keseluruhan.
"Bisa saja untuk membuka perkebunan atau menanam padi yang bermanfaat bagi ketahanan pangan. Mumpung ada dana masuk ke dalam negeri, mari ciptakan pekerjaan yang banyak dan membangun sektor unggulan," katanya.
Pemerintah memperkirakan wajib pajak yang mendaftar kebijakan pengampunan pajak akan mendeklarasikan asetnya di luar negeri hingga Rp4.000 triliun, dengan kemungkinan dana repatriasi yang masuk mencapai kisaran Rp1.000 triliun dan uang tebusan untuk penerimaan pajak Rp160 triliun.
Menurut rencana, kebijakan pengampunan pajak akan dilaksanakan pada 1 Juli 2016, seusai pembahasan RUU Pengampunan Pajak, yang saat ini berada dalam tahapan rapat panitia kerja (Panja) pemerintah dengan DPR RI. (*)
Berita Terkait
Menkeu: THR telah tersalurkan Rp13,4 triliun
Senin, 25 Maret 2024 11:55 Wib
Menkeu laporkan dugaan korupsi di LPEI ke Kejagung
Senin, 18 Maret 2024 12:33 Wib
Sri Mulyani minta presiden terpilih jaga kepercayaan rakyat
Rabu, 14 Februari 2024 11:15 Wib
Sri Mulyani harap demokrasi terjaga baik pada Pemilu 2024
Rabu, 14 Februari 2024 10:27 Wib
Menkeu: Realisasi anggaran infrastruktur 2023 capai Rp455,8 triliun
Rabu, 3 Januari 2024 5:35 Wib
Menkeu lakukan koordinasi terkait aset negara di IKN maupun Jakarta
Rabu, 29 November 2023 13:46 Wib
Menkeu perkirakan pembiayaan utang turun Rp289,9 triliun dari target APBN
Senin, 10 Juli 2023 20:06 Wib
Sri Mulyani paparkan postur APBN tahun 2024
Jumat, 7 April 2023 15:07 Wib