Padang Programkan Parkir Meter Kawasan Wisata

Padang, (Antara Sumbar) - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), sedang merencanakan adanya program parkir meter untuk kawasan wisata dan kuliner di daerah itu.

"Kami sedang merencanakannya. Program itu untuk dapat menyelesaikan permasalahan parkir di Kota Padang," kata Kepala Dishubkominfo Kota Padang, Dedi Henidal di Padang, Jumat.

Menurutnya, dalam pelaksanaan program itu nantinya melibatkan pihak ketiga. Hal itu terutama diterapkan di kawasan wisata dan kuliner yang perparkirannya masih menggunakan badan jalan.

"Di kota-kota besar lain, bahkan luar negeri, parkir meter telah diterapkan. Semoga di Padang juga bisa terealisasi secepatnya," tambahnya.

Ia menyampaikan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin mengufai permasalahan parkir itu, namun tentu semuanya tidak instan atau butuh proses.

Selain itu, ia menilai program parkir meter itu bisa pula bermanfaat bagi juru parkir di daerah setempat yakni akan diberi gaji yang sesuai dengan standar Upah Minimum Regional (UMR).

"Jika parkir meter diterapkan, tentu juru parkir ada gaji tetap. Mereka tidak lagi menerima uang parkir langsung dari pemilik kendaraan bermotor," jelasnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim menyampaikan, memang ada kekhawatiran sebahagian pihak terhadap sistem parkir meter yang akan diterapkan.

Sistem tersebut ditakutkan malah membuat juru parkir di suatu kawasan tertentu menjadi pengangguran.

Ia mengimbau para juru parkir untuk tidak meresahkan persoalan itu karena ada solusi nasib mereka ke depannya.

Menurutnya, juru parkir itu bisa diberdayakan oleh pihak ketiga menjadi tenaga pengawas pada sistem parkir yang baru nanti.

"Sistem parkir meter itu bermanfaat termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga dua kali lipat," ujarnya.

Selain itu, pelaksanaan parkir di Kota Padang juga akan lebih teratur, tegas dan disiplin serta bisa menghindari kebocoran pendapatan yang bersumber dari parkir.

Ia meminta dinas terkait untuk gencar menyosialisasikan sistem tersebut sebelum benar-benar diterapkan nantinya. (*)