Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan tidak ada peraturan daerah (perda) syariah atau yang dinilai intoleran telah dibatalkan oleh pemerintah pusat.
"Kami sudah konfirmasi. Tidak ada," ujar Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar Enifita Djinis, saat dihubungi dari Padang, Minggu.
Menurutnya, satu-satunya perda yang dibatalkan dari Sumbar adalah Perda Provinsi Nomor 6 Tahun 2013 tetang Sumber Daya Air.
"Pembatalan itu terkait dengan UU tentang Sumber Daya Air yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi," kata dia lagi.
Namun, ia mengakui, ada kemungkinan jumlah perda yang akan dibatalkan itu bertambah, terutama terkait penarikan kewenangan kabupaten dan kota ke provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ia menjelaskan, proses pembatalan sebuah perda sebenarnya tidak mudah, karena dalam pembuatan produk hukum tersebut, sudah melalui proses yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, serta sudah melalui konsultasi dengan Kemendagri dan kementerian terkait.
"Sementara, untuk perda di kabupaten dan kota, sudah melalui proses kajian dan pembahasan tim provinsi yang terdiri dari SKPD terkait serta melibatkan Kanwil Kemenkumham," ujarnya lagi.
Penegasan Kepala Biro Hukum tersebut sekaligus menjawab polemik yang beredar di tengah masyarakat bahwa ada sejumlah perda syariah yang dinilai intoleran oleh pemerintah pusat dan telah dibatalkan oleh Kemendagri.
Sebelumnya, disebutkan ada dua perda intoleran dari Sumbar yang termasuk 3.143 perda yang telah dibatalkan Kementerian Dalam Negeri.
Hal itu mendapat kecaman dari berbagai pihak. Bahkan, ada yang berniat menggelar aksi unjuk rasa menolak pembatalan itu.*
Berita Terkait
Lewati batas waktu, pelantikan 51 pejabat di Pasaman Barat dibatalkan
Minggu, 24 Maret 2024 18:57 Wib
SP3 dibatalkan, Penanganan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM dilanjutkan
Selasa, 22 November 2022 11:03 Wib
Harga TBS anjlok, petani sawit Pasaman Barat minta Permendag pelarangan eskspor CPO dibatalkan
Selasa, 17 Mei 2022 17:47 Wib
Asian Youth Games turut dibatalkan, World University Games ditunda
Jumat, 6 Mei 2022 20:20 Wib
Perayaan Cap Go Meh di Padang dibatalkan untuk antisipasi Omicron
Senin, 24 Januari 2022 19:20 Wib
Pelantikan RT RW di Bukittinggi dibatalkan warga unjuk rasa
Jumat, 21 Januari 2022 18:07 Wib
Ribuan penerbangan dibatalkan saat badai salju terjang Pantai Timur AS
Senin, 17 Januari 2022 7:09 Wib
Perjanjian kapal selam dibatalkan sepihak, Macron tuduh PM Australia berbohong
Senin, 1 November 2021 10:22 Wib