Pengamat: Dewan Masih Kejar Setoran Bermoduskan Kunker

Padang, (Antara Sumbar) - Pengamat Politik dari Universitas Andalas (Unand) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Edi Indrizal menilai anggota DPRD Padang masih menggunakan modus lama wakil rakyat yakni melaksanakan kunjungan kerja (kunker) untuk kejar setoran atau menambah uang saku.

"Sangat ironi, memilukan sekaligus memalukan. Apalagi dengan yang terjadi saat ini dengan memadatkan agenda kunjungan dalam waktu yang sangat singkat," kata dia di Padang, Senin.

Ia menilai tindakan anggota dewan memadatkan agenda kunjungan itu melihatkan wakil rakyat yang tidak sensitif dengan keadaan rakyatnya, bahkan terindikasi kejar setoran yang berselindung di balik kunker.

"Ini menyesakan publik. Apalagi keadaan negara belum membaik. Termasuk ini di tengah keadaan warga Padang masa tanggap bencana banjir," tambahnya.

Ia menambahkan kurang etis rasanya anggota DPRD masih melaksanakan kunker, sedangkan rakyatnya masih terkepung ancaman bencana.

Menurutnya, secara umum hingga saat ini tidak ada produk legislasi dan hasil kinerja DPRD yg benar-benar signifikan untuk mengatasi masalah bencana maupun menggerakan ekonomi rakyat, padahal hal itulah yang sangat dibutuhkan.

"Sayangnya dari tahun ke tahun, bergantipun pejabatnya, tingkah dan pola wakil rakyat tidak juga berubah," tegasnya.

Ia menilai perpolitikan di Padang khususnya untuk duduk sebagai wakil rakyat memang harus diubah dari pangkal yakni pembersihan di partai politik dengan melakukan perekrutan elit secara partisipatif dan mengakomodir kearifan sosial. Sedangkan yang terjadi saat ini hanya menonjolkan aksesibilitas, sementara integritas dan kompetensi kurang memadai.

Senada dengan itu, pengamat politik lainnya dari Unand, Asrinaldi menilai tidak mungkin suatu kegiatan kunker diagendakan dalam waktu berdekatan, apalagi dipadatkan dalam satu Bulan karena tidak akan efektif.

"Memang kunker itu untuk menunjang kinerja dewan dan dilegalkan undang-undang. Namun jika diagendakan berdekatan tentu menimbulkan pertanyaan," jelasnya.

Ia mengatakan jangan sampai kunker itu dilaksanakan untuk kepentingan tertentu, bahkan penambahan ekonomi dengan adanya uang perjalanan dinas.

"Jangan karena ini mau Lebaran, dipadatkan agenda untuk sebagai ganti Tunjangan Hari Raya (THR)," tegasnya.

Hal itulah yang harus diluruskan oleh anggota DPRD Kota Padang karena dalam beberapa waktu terkahir banyak agenda kunker yang dijadwalkan bahkan hingga menjelang Lebaran.

Sesuai agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Padang, anggota dewan melaksanakan kunker Bamus pada 7 hingga 11 Juni 2016. Kemudian dilanjutkan dengan kunker tiga pansus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) wali kota pada 20 hingga 23 Juni 2016.

Selain itu dalam Bamus juga terjadwal kegiatan hingga 30 Juni 2016 yakni semiloka dan kunker Badan Anggaran.

Sementara Kabag Humas DPRD Kota Padang, Ermanto mengatakan 45 anggota dewan yang terbagi dalam tiga pansus bersama tiga orang sekretariat masing-masing pansus berangkat kunker pada Minggu (19/6) dan kembali ke Padang pada Kamis (23/6) dalam rangka pembahasan LKPj wali kota 2015.

Ia menyebutkan Pansus I bidang pendapatan yang diketuai Jumadi kunker ke Pemda dan DPRD Kota Solo serta DPRD Kabupaten Karanganyer. Pansus II bidang belanja tidak langsung diketuai Zulhardi Z Latif kunker ke Kota Mataram. Pansus III bidang belanja langsung diketuai Helmi Moesim kunker ke Pemkot dan DPRD Kota Bandung.

Keberangkatan tersebut membuat gedung DPRD setempat sepi dan hanya terlihat beberapa staf dan tukang yang sedang melakukan perbaikan gedung DPRD. (*)