Gapkindo Minta Pemerintah Gunakan Karet untuk Infrastruktur

Jakarta, (Antara Sumbar) - Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) meminta pemerintah untuk menggunakan produk karet dalam proyek infrastruktur yang saat ini gencar dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Misalnya aspal karet bisa buat jalan, bahkan lebih tahan 50 persen dibanding aspal biasa," kata Ketua Umum Gapkindo Moenardji Soedargo usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan jika umur jalan dari aspal karet lebih panjang maka akan terjadi penghematan dana perbaikan jalan sehingga pemerintah akan bisa membangun jalan lebih banyak lagi.

Menurut dia, pembangunan pelabuhan juga bisa menggunakan bahan karet yakni pada tempat untuk merapat kapal di dermaga.

Selain itu, pintu air irigasi sekunder dan tersier juga bisa menggunakan bahan karet yang tahan air dan umur bisa lebih panjang.

Jika karet dipakai untuk proyek infrastruktur, katanya, maka ini akan membentuk pasar baru produk karet di luar pasar industri ban kendaraan yang selama ini ada.

Bila nantinya pemerintah menggunakan karet untuk infrastruktur maka ini akan bisa membuka mata dunia bahwa karet bisa dipakai di sektor yang tidak pernah dipakai sebelumnya yakni infrastruktur.

Dia meyakini para pengusaha akan berinvestasi dalam industri karet untuk infrastruktur jika ada jaminan bahwa pemerintah mau menggunakan produk itu.

Menurut dia, pengusaha membutuhkan jaminan hukum jika memproduksi karet untuk infrastruktur berupa instruksi presiden (inpres).

"Bila ada tatanan hukum, pengusaha siap investasi karet untuk infrastruktur sebab pembelinya adalah pemerintah," katanya menegaskan.

Ia mengatakan infrastruktur menggunakan karet maka akan bisa mendorong perbaikan harga karet petani yang saat ini sedang jatuh. Harga karet saat ini hanya 1,28 dolar AS per kg padahal pada 2011 mencapai 5,3 dolar AS per kg. Di awal 2016, harga bahkan jatuh menjadi 1,03 dolar AS per kg.

Untuk mengatasi rendahnya harga karet itu, Gapkindo meminta pemerintah untuk meremajakan pohon karet agar produktifitasnya naik.

Saat ini, satu hektare karet hanya mampu menghasilkan satu ton karet per tahun dan jika ada peremajaan maka hasilnya bisa naik menjadin 1,5-2 tin per tahun.

Jika harga rendah sedangkan produksi karet bertambah maka petani masih bisa menghadapi tekanan harga. (*)