Jakarta, (Antara Sumbar) - Ketua DPR Ade Komarudin mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Obat dan Minuman terkait beredarnya vaksin palsu yang diperuntukkan bagi bayi sejak 2003.
"Tentu ini keteledoran pengawasan BPOM mengawasi beredarnya vaksin di masyarakat," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin.
Ade mempertanyakan kinerja Badan POM, kasus seperti itu tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kesehatan masyarakat. Menurut dia, apabila kasus itu dibiarkan akan berdampak buruk dan berdampak luas di masyarakat.
"Saya menilai kasus ini penting dan meminta Komisi IX mendalami kejadian itu dengan baik," ujarnya.
Menurut dia sebenarnya selama ini sudah ada sistem untuk mencegah terjadinya pemalsuan vaksin sehingga apabila terjadi maka itu merupakan keteledoran Badan POM.
Sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menangkap 10 orang pemalsu vaksin. Hasil pengembangan mengungkap tiga kelompok produsen vaksin palsu yang tidak saling mengenal satu sama lain.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigjen Agung Setya menyampaikan, awalnya polisi menangkap J pada 16 Juni. J adalah pemilik Toko Azca Medical di Bekasi, Jawa Barat.
Berdasarkan keterangan J, polisi menemukan tiga titik yang diduga menjadi tempat meracik vaksin palsu, yakni di Jalan Serma Hasyim, Bekasi Timur; Puri Hijau Bintaro; dan Kemang Regency, Bekasi, Jawa Barat.
Dari tiga lokasi itu, polisi meringkus sembilan orang, terdiri dari lima produsen, dua kurir, satu pencetak label, dan satu penjual. Vaksin palsu itu, lanjut Agung, didistribusikan di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. (*)
DPR Pertanyakan Kinerja BPOM Terkait Vaksin Palsu
Ade Komarudin. (Antara)
