Dinkes Solok Selatan: Vaksin Kami Vaksin Pemerintah

Padang Aro, (Antara Sumbar) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Solok Selatan, menyatakan bahwa vaksin yang beredar di daerah itu, baik di rumah sakit umum daerah (RSUD) dan klinik swasta, berasal dari Dinkes Sumatera Barat (Sumbar) sehingga terjamin keasliannya.

"Seluruh vaksin kami berasal dari Dinkes Sumbar atau vaksin pemerintah baik yang digunakan oleh RSUD maupun klinik swasta seperti miliki Tidar Kerinci Agung (TKA) dan KSI," kata Kepala Dinkes Solok Selatan, Novirman ketika dihubungi di Padang Aro, Rabu.

Ia menyebutkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinkes Sumbar terkait peredaran vaksin palsu tersebut.

Sementara vaksin yang dibeli langsung oleh Dinas Kesehatan Solok Selatan, sebutnya, adalah vaksi anti rabies, namun distributornya merupakan rekomendasi Dinkes Sumbar.

Di Solok Selatan, katanya juga tidak ada rumah sakit swasta. "Biasanya yang menggunakan distributor tidak resmi adalah rumah sakit swasta. Di Solok Selatan tidak ada rumah sakit swasta," ujarnya.

Menurutnya, vaksin palsu tersebut ibarat plasebo. "Vaksin palsu itu tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudharat atau efek samping. Ibaratnya menyuntikan air putih ke dalam tubuh," sebutnya.

Sementara Kepala Dinkes Sumbar, Rosnini Savitri menyebutkan pihaknya terus memeriksa terhadap vaksin yang beredar di kabupaten/kota provinsi itu sejak Selasa (28/6) hingga Jumat (1/7) terkait ditemukannya vaksin palsu di beberapa provinsi di Indonesia.

Pemeriksaan terhadap vaksin itu dilakukan berdasarkan surat edaran dari Menteri Kesehatan RI. Pemeriksaan atau pengecekan permasalahan vaksin ke kabupaten/kota tersebut sudah menjadi tanggung jawab Dinkes Sumbar sehingga dilaksanakan semaksimal mungkin.

Menurutnya, saat ini tim sudah di lapangan, melihat ke rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik-klinik serta doktek praktik di kabupaten/kota.

"Kemungkinan tim akan kembali ke Padang pada Jumat (1/7), jadi segala temuan akan kami informasikan pada Sabtu (2/7)," katanya.

Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang Zulkifli mengemukakan yang menjadi sasaran dalam pemeriksaan vaksin adalah yang berasal dari distributor tidak resmi. (*)