Jakarta, (Antara Sumbar) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) siap menyeleksi program kerja pemerintah dan tidak segan memangkas hingga menghapus alokasi anggaran program yang tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Roni Dwi Susanto di Jakarta, Rabu (29/6) malam, mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi terlebih dahulu pelaksanaan rencana kerja pemerintah.
Namun apabila dianggap tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga terkait atau tidak sejalan dengan prioritas pembangunan, Bappenas tidak ragu memotong, bahkan menghilangkan program tersebut.
"Bappenas punya kewenangan menyampaikan hasil masukannya yang intinya (program) Anda bisa dihentikan. Pada saat kita punya 'budget power' (kewenangan alokasikan anggaran), Anda tidak bisa alokasiin lagi (program tersebut)," ujar Roni.
Roni mencontohkan Program 1.000 Toko Tani oleh Kementerian Pertanian yang menurut Bappenas harus dievaluasi sebelum dilanjutkan pada tahun ini.
"Seperti Toko Tani kita usulkan ini program gagal sehingga kalau mau melanjutkan harus dilakukan evaluasi. Kenapa gagal? Apakah tugas dan fungsinya Kementerian Pertanian ikut dagang atau jualan?" kata Roni.
Aturan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) yang dibuat untuk menguatkan peran Bappenas sendiri ditargetkan rampung pada bulan Juli mendatang. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan PP No. 90/2010 tentang Keuangan Negara akan dilebur menjadi satu.
Bappenas akan berperan lebih besar dalam menentukan alokasi anggaran di postur APBN terhitung mulai penyusunan anggaran 2017. Bappenas nantinya akan sejajar dan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dalam menentukan pagu indikatif dan pagu anggaran dalam penyusunan rencana kerja dan alokasi anggaran kementerian/lembaga.
"Ke depan, Bappenas bisa memotong, menyeleksi, dan melakukan 'feasibility studies' (uji kelayakan). Hal ini perlu atau tidak. Kalau perlu, kenapa perlu? Sebanyak apa Anda perlu? Kapan?" ujar Roni. (*)
Berita Terkait
Masuk 10 besar nasional, tim penilai PPD Bappenas RI verifikasi lapangan ke Tanah Datar
Kamis, 28 Maret 2024 19:19 Wib
Bupati Solok upayakan pembangunan infrastruktur bisa gunakan DAK
Kamis, 7 Maret 2024 15:20 Wib
Melalui program EA PLN jadi satu-satunya BUMN yang dapat Indonesia's SDGs Award 2023 dari Bappenas
Rabu, 8 November 2023 10:01 Wib
Bappenas: Ekonomi biru bukan hal baru tapi direvitalisasi
Selasa, 4 Juli 2023 9:04 Wib
Bappenas proyeksi pendapatan per kapita Indonesia 30.300 dollar AS pada 2045
Kamis, 15 Juni 2023 19:26 Wib
Bappenas rumuskan delapan agenda transformasi Indonesia Emas 2045
Jumat, 19 Mei 2023 16:54 Wib
Menteri Bappenas ke AS untuk kembangkan bioekonomi di Indonesia
Jumat, 28 April 2023 19:07 Wib
Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas RI dorong Tanah Datar jadi sumber nutrisi di Indonesia
Kamis, 27 April 2023 6:15 Wib