Wawako: Kebijakan Pembenahan Jalan Bergantung Musyawarah Warga

Padang, (Antara Sumbar) - Kebijakan pemerintah dalam pembenahan infrastruktur, khususnya jalan, saat ini bergantung pada musyawarah dan kesepakatan bersama warga di lokasi perbaikan tersebut, kata Wakil Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Emzalmi.

"Secara keseluruhan kami siap melaksanakan pembangunan atau renovasi jalan tersebut, namun adanya rekomendasi warga tentunya akan membantu kinerja tersebut," katanya di Padang, Jumat.

Dia menjelaskan saat ini kebijakan pembangunan infrastruktur jalan memang menjadi prioritas pemerintah, namun keterlibatan warga juga perlu dikedepankan.

Informasi dan kesepakatan dalam musyawarah warga menjadi pedoman bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan jalan, khususnya di pemukiman.

"Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya konflik yang terjadi saat pengerjaan," ujarnya.

Ia menjelaskan sejauh ini pemerintah telah mempraktikan pola itu dalam renovasi jalan pemukiman warga di Padang.

Sebagai contoh, katanya, perbaikan jalan di Kecamatan Kuranji yang dilakukan berdasarkan informasi dan kesepakatan warga setempat.

Begitu pula dengan jalan di Kecamatan Lubuk Kilangan yang berdasarkan informasi masyarakat dari kelurahan setempat kemudian disalurkan kepada pemerintah kota.

Menurut dia, langkah itu akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, target pemerintah tercapai, sedangkan warga memiliki jalan yang representatif.

Dia berharap, warga selalu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat atas keluhan pelayanan atau infrastruktur yang kemudian disalurkan kepada pemerintah kota.

"Meskipun demikian saat ini pemerintah telah memiliki langkah prioritas dalam pembangunan infrastruktur tersebut," kata dia.

Beberapa langkah yang telah dan sedang dilakukan, antara lain penataan Pasar Raya dan beberapa pasar satelit, seperti Pasar Banda Buek, penataan pantai dan penguatan pariwisatanya, bedah rumah warga tidak layak huni.

Khusus jalan, katanya, pemkot sedang fokus menyelesaikan jalur dua By Pass yang ditargetkan Agustus 2016 sudah dapat digunakan pengendara, betonisasi beberapa jalan, termasuk membangun kanal di bawahnya untuk antisipasi banjir serta renovasi dan pelebaran jalan strategis.

"Kami berharap pada 2018 semua pembangunan infrastruktur khususnya jalan selesai seratus persen," ucapnya.

Pakar Tata Ruang Kota dari Universitas Bung Hatta Eko Alvares mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan mitigasi banjir sebelum melakukan pembangunan infrastruktur atau pemukiman.

Menurut dia, hal yang perlu menjadi perhatian, yakni keberadaan saluran air serta lokasi pembangunan.

Saluran air, katanya, harus dianalisis dan diperkirakan mampu menampung dan menyalurkan air saat hujan lebat sehingga tidak melimpah ke jalan.

"Sedangkan saat pembukaan lahan perlu diperhatikan lokasinya, terdapat pada daerah rawan atau tidak terhadap genangan air," katanya. (*)