Mitigasi Bencana Sumbar Terancam Sia-sia

id Mitigasi Bencana Sumbar

Padang, (Antara Sumbar) - Program mitigasi bencana di Sumatera Barat, terancam sia-sia karena tidak bisa dilakukan secara berkesinambungan akibat keterbatasan anggaran yang dialokasikan dalam APBD.

"Tanpa kesinambungan, mitigasi tidak ada gunanya. Konsep mitigasi adalah dilakukan secara terus menerus hingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat sehingga saat bencana benar-benar terjadi, tidak ada kepanikan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Zulfiatno di Padang, Selasa.

Kegagalan mitigasi bencana itu terlihat saat gempa 7,8 SR yang cukup besar 2 Maret 2016. Masyarakat Sumbar yang seharusnya sudah paham apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa berpotensi tsunami, ternyata mangalami kepanikan.

Jalan-jalan menuju lokasi aman diperbukitan penuh sesak dan macet karena masyarakat banyak yang menggunakan kendaraan besar untuk mengungsi. Ironisnya, masyarakat yang sebenarnya sudah berada pada zona hijau atau aman dari ancaman tsunami, tetap panik dan ikut berusaha untuk menyelamatkan diri, sehingga jalan semakin macet.

"Padahal, kami sudah melakukan beberapakali simulasi tsunami yang dikemas dalam program mitigasi bencana. Namun, karena tidak berkesinambungan, tidak terus menerus, maka hasilnya hanya seperti itu," ujarnya.

Menurutnya, usai terjadi bencana, semua orang akan sibuk mengemukakan pendapat apa yang seharusnya dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Namun, setelah bencana lama berlalu dan keadaan tenang, semua orang seperti lupa akan ancaman bencana tersebut.

"Pada masa tenang, tidak banyak yang mengingat pentingnya mitigasi bencana. Bahkan, ada yang berpendapat mitigasi adalah hal yang mubazir, buang-buang anggaran. Nanti, saat bencana terjadi, semua akan sibuk kembali," tambahnya.

Padahal menurut dia, masa tenang seperti sekarang program mitigasi harus tetap jalan secara terus menurus, tidak terputus supaya masyarakat semakin paham apa yang harus dilakukan jika tsunami terjadi.

Ia menerangkan, untuk mitigasi ini, dalam APBD 2016, hanya ada anggaran sebesar Rp5 miliar yang sangat jauh dari cukup. Ia berharap dalam APBD P 2016, akan ada anggaran tambahan untuk mitigasi itu.

"Setidaknya, kami punya anggaran cukup untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan langkah mitigasi berbagai potensi bencana pada masyarakat, baik melalui selebaran, baliho maupun media massa," harapnya.

Sekretaris BPBD Sumbar, Elliyusman mengemukakan, dalam APBD P 2016, pergeseran anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagian besar adalah internal.

"Kegiatan yang tidak maksimal akan kita tarik anggarannya untuk mitigasi," ujarnya.

Ia berharap, yang dilakukan tersebut bisa sedikit banyak membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana. (*)