68 Pencari Suaka Hidup di Taman Batam

Batam, (Antara Sumbar) - Sebanyak 68 pencari suaka tinggal dan hidup di Taman Aspirasi Kota Batam, Kepulauan Riau, karena sudah tidak tertampung lagi di hotel penampungan yang dibiayai International Organization of Migration dan Rumah Detensi Imigrasi Batam.

"Sebanyak 68 orang tidak tertampung lagi, tidak terbiayai lagi oleh IOM, sekarang mereka berada di taman kota kami," kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Batam, Jumat.

Di Taman Aspirasi yang berada di antara Kantor Kejaksaan Negeri dan Gedung DPRD Batam itu, para pencari suaka dari berbagai negara itu mendirikan tenda. Mereka tidur, makan dan menjemur baju di taman yang berada di pusat kota.

Setiap hari, pencari suaka datang ke Gedung DPRD untuk mengambil air minum untuk umum yang disediakan di halaman dalam.

Wakil Wali Kota mengatakan, pemerintah kesulitan menangani pencari suaka yang umumnya berasal dari negara berkonflik.

"Bagaimana menyikapi ini, kami sudah tanya ke Kementerian Luar Negeri," kata dia.

Ia khawatir, jika terlalu lama dibiarkan, maka pencari suaka akan menjadi tenaga kerja asing ilegal dan merugikan masyarakat pencari kerja.

Amsakar mengatakan, selain 68 orang pencari suaka yang tidak tertampung, sebanyak 261 orang pencari suaka dan pengungsi tinggal di hotel yang dibiayai IOM dan Rudenim Sekupang.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri Ohan Suryana menyatakan, di seluruh Kepri terdapat 920 orang pencari suaka dan pengungsi dari berbagai negara. Lebih dari 200 orang di antaranya berada di Batam dan 500 orang berada di Tanjungpinang.

Ia mengatakan, UU Keimigrasian tidak mengatur terkait WNA yang masuk secara ilegal.

"Kebijakan kami tidak memulangkan secara paksa ke negara asalnya. Kami juga gimana ya, hari-hari menghadapi mereka, ada yang demo," kata dia.

Imigrasi menangani pencari suaka dan pengungsi atas dasar kemanusiaan. "Kami miris melihatnya, kasihan," kata dia.

Memang, kata dia, pemerintah mendapatkan bantuan dari IoM dan UNHCR dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi. "Namun perlu dikhawatirkan masalah sosial yang dapat memicu konflik," katanya. (*)