Jakarta, (Antara Sumbar) - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Center for People Studies and Advocation (Cepsa) menyatakan perombakan kabinet, bila jadi dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo, maka selayaknya jangan dilakukan untuk kepentingan partai politik.
"Sudah semestinya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja para menteri agar sejalan dengan kebijakan dan target yang diinginkannya. Namun, perombakan kabinet jangan dilakukan hanya untuk mengakomodir kepentingan partai," kata Direktur Eksekutif Cepsa, Sahat Martin Philip Sinurat, dalam rilis, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, sebenarnya tidak jadi soal jika sosok yang bakal diganti berasal dari parpol atau nonparpol, tapi seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.
Sebagaimana diwartakan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menyatakan perombakan kabinet kerja tentu saja merupakan hak prerogatif presiden.
"Masalah reshuffle kabinet ini tentu hak prerogatif presiden, kita percayakan bahwa presiden telah melakukan suatu evaluasi kepada para menteri-menterinya," kata Setya Novanto saat ditanya mengenai perombakan kabinet usai melantik DPD Partai Golkar Sumatera Selatan di Palembang, Senin (18/7).
Menurut dia, Presiden Joko Widodo sangat mengetahui kinerja daripada para menteri-menterinya dan apapun yang diputuskan oleh presiden tentu saja akan dihormati.
Sebelumnya, pengamat komunikasi politik PolComm Institute, Heri Budianto, mengatakan kinerja kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan tetap solid jika perombakan kabinet atau "reshuffle" dilakukan terhadap menteri dari non-partai politik.
"Jika Partai Golkar dan PAN mendapatkan jatah menteri, maka kursi menteri non-parpol yang seharusnya digeser, sehingga kinerja pemerintahan akan tetap solid," kata Heri Budianto.
Hanya saja, kata Heri, apabila Golkar mengincar jatah menteri maka benturannya akan keras karena Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres dan datang belakangan.
Selain itu, Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dpl-Oek Engelina Pattiasina di Jakarta, Senin (27/6), mendesak dilakukan perombakan kabinet karena ada menteri yang dinilai kurang sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo.
Semestinya, menurut Engelina Pattiasina, kebijakan yang sudah diputuskan Presiden dilaksanakan dan diimplementasikan oleh menteri terkait, bukan diulur-ulur dan seolah punya agenda lain.
"Menko dan jajaran menteri di bawahnya harus selaras. Jangan seolah bertentangan," katanya. (*)
Berita Terkait
Luhut Binsar Pandjaitan minta LSM di Indonesia diaudit
Kamis, 8 Juni 2023 21:10 Wib
Harimau diduga kembali terkam ternak warga Solok Selatan, ICS: Ada sejumlah kemungkinan
Minggu, 26 Maret 2023 12:37 Wib
Dua oknum aktivis LSM di Pamekasan diduga jadi pengedar narkoba
Selasa, 14 Maret 2023 20:49 Wib
Tokoh masyarakat Pasbar hibahkan tanah dan bangun gedung serba guna bagi wartawan-LSM (Video)
Rabu, 9 Februari 2022 14:44 Wib
MAKI dukung audit LSM oleh pemerintah untuk kontrol
Minggu, 14 November 2021 6:30 Wib
Ketua LSM Tipikor : Kontraktor bisa dipidana terkait diduga penambang pasir ilegal
Rabu, 16 Juni 2021 16:29 Wib
Ini kata Ketua LSM Tipikor RI Pasaman terkait dugaan korupsi dana desa Nagari Languang
Kamis, 8 April 2021 16:39 Wib
Jadi korban pengeroyokan oknum LSM, wartawan Antara malah berstatus tersangka
Kamis, 20 Februari 2020 15:35 Wib