Pengamat: Perombakan Kabinet Sarat Kepentingan Politik

Padang, (Antara Sumbar) - Perombakan kabinet kerja kedua oleh Presiden Joko Widodo dipandang lebih kepada alasan politik dari pada alasan profesionalisme, kata pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Asrinaldi.

"Pertimbangan presiden masih pada alasan ingin mengakomodasi partai-partai pendukungnya, sehingga masih ada beberapa nama yang akan tergeser," kata Asrinaldi dihubungi di Padang, Rabu.

Ia juga menilai kondisi ini dapat dilihat dari beberapa nama yang masuk ke jajaran kabinet baru seperti dari Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah menyatakan mendukung pemerintah.

Untuk komposisi saat ini ada beberapa nama yang 'track record'-nya bukan dari birokrat yang kemudian mendapat posisi sebagai menteri.

"Untuk Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang sebelumnya dijabat oleh Yuddy Chrisnandi saat ini digantikan oleh Asman Abnur kader PAN yang awalnya merupakan seorang pengusaha," jelasnya.

Nama lainnya seperti Airlangga Hartarto yang merupakan kader Partai Golkar menggantikan posisi Saleh Husein sebagai Menteri Perindustrian.

Alasan lain menurutnya karena Presiden ingin mengejar target untuk pelaksanaan pemilu 2019, beliau membutuhkan orang yang akan bekerja keras untuk itu.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengumumkan beberapa nama baru yang masuk ke dalam jajaran Kabinet Kerja kedua dan beberapa menteri yang bergeser posisi.

Selain dari Asman Abnur dan Airlangga Hartarto, nama lain yang diumumkan Presiden adalah Budi Karya, Archandra Tahar, Muhadjir Effendy, Eko Putro Sanjoyo, Sri Mulyani, Enggartiasto Lukita, Wiranto, Sofyan Djalil, Franky Sibarani, Luhut Pandjaitan dan Thomas Lembong sebagai kepala BKPM.

Nama-nama ini selanjutnya dilantik oleh presiden pada Rabu pukul 14.00 WIB di Istana Negara. (*)