Pengamat: Menteri Perindustrian harus Cegah Deindustrialisasi

Padang, (Antara Sumbar) - Pengamat bidang ekonomi pembangunan Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat Prof Werry Darta Taifur mengharapkan Menteri Perindustrian baru Airlangga Hartarto mampu mencegah proses deindustrialisasi atau pelemahan industri.

"Pekerjaan rumah pertama yang dilakukan menteri yakni meningkatkan peranan industri dalam perekonomian nasional," kata dia, dihubungi di Padang, Rabu.

Menurutnya saat ini gairah industri nasional cukup lemah, ditambah dengan serangan produk asing semakin mengecilkan peran industri dalam perekonomian.

Salah satu hal yang perlu diperbaiki menteri baru tersebut yakni pembagian wewenang di tubuh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang dinilai banyak yang tidak tepat.

Menurutnya kewenangan saat ini tidak semua industri dibawah penguasaan dan pengawasan kementerian perindustrian akibatnya terjadi tumpang tindih.

Dia mencontohkan, industri farmasi yang dipegang oleh kementerian kesehatan seharusnya dikoordinasi langsung oleh Kemenperin dan masih banyak industri lainnya.

"Kemudian tugas menperin ini juga menginisiasi peranan industri dalam memberikan sumbangsih khususnya pemasukan bagi negara yang selama ini juga dinilai kurang," tambahnya.

Menurut Werry kelemahan ini menjadi salah satu faktor tertinggalnya Indonesia dari negara lain dengan pertumbuhan ekonomi yang hampir sama.

Sebab saat ini semua negara yang dikatakan maju yakni negara yang mampu membangun industrinya dengan baik.

Baik itu industri skala kecil, menengah hingga besar dengan tingkat persaingan yang sehat dan tinggi.

"Tugas lain yakni merangsang berkembangnya industri asli nasional," ujar dia.

Kesemua tugas tersebut tentunya tidak mudah, hal ini terlihat dari sulitnya kinerja Menperin sebelumnya Saleh Hussin.

"Meskipun demikian, kewenangan dan tugas Menperin ini sangat berkaitan dengan sektor lainnya," kata dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memilih Airlangga Hartarto menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Hussin.

Selain mengganti Menperin, Jokowi juga menukan 12 sektor kementerian lainnya di Istana Negara, Rabu. (*)