Padang, (Antara Sumbar) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengemukakan cukup banyak menerima laporan soal terjadinya persekongkolan dalam pemenangan tender suatu proyek.
"Dari semua laporan yang masuk hingga saat ini yang paling banyak soal kartel dalam penetapan pemenang tender," kata Ketua KPPU, M Syarkawi Rauf di Padang, Kamis.
Ia menyampaikan hal itu pada sosialisasi implementasi peraturan KPPU tentang tata cara pengawasan pelaksanaan kemitraan.
Menurut dia ada 500 lebih kabupaten dan kota, 34 provinsi serta kementerian dan lembaga yang semuanya memiliki proyek yang ditenderkan.
"Itu semua dilakukan lewat proses tender dan banyak yang didesain untuk memenangkan pelaku usaha tertentu melalui persekongkolan," sebutnya.
Ia menambahkan jika ada laporan tersebut aparat penegak hukum akan mengusut dari sisi pidana dan KPPU fokus pada pelanggaran hukum persaingan usaha.
Sebelumnya Komisioner KPPU, Kamser Lumbanradja menilai perjuangan untuk menghadirkan iklim persaingan usaha yang kondusif di Tanah Air masih harus menempuh perjuangan yang cukup panjang.
"Ini disebabkan belum diketahui secara luas Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat," kata dia.
Ia menerangkan inti dari UU nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan usaha yang sehat bukan persaingan bebas.
Kamser melihat salah satu persoalan yang mengemuka terkait persaingan usaha adalah adanya pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan sehingga mendapatkan kemudahan yang berlebihan.
Oleh sebab itu dalam UU tersebut diatur agar tercipta kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, lanjut dia. (*)
Berita Terkait
Usut persekongkolan jahat jenderal, IPW sarankan Presiden bentuk tim independen dalami kasus Djoko Tjandra
Minggu, 19 Juli 2020 14:31 Wib
Rouhani tegaskan rakyat Iran takkan tunduk pada persekongkolan 'musuh'
Kamis, 28 November 2019 11:41 Wib
Setara: Pertahankan Setya Novanto Persekongkolan Pragmatis Golkar-DPR
Kamis, 20 Juli 2017 15:01 Wib
KPK akan Buktikan Persekongkolan Konsorsium Kasus KTP-E
Jumat, 7 April 2017 6:19 Wib
KPPU Tengarai Persekongkolan Penetapan Tarif Enam Perusahaan Kontainer Singapura
Selasa, 13 Desember 2016 16:28 Wib
KPPU: Tender Elektronik Upaya Cegah Persekongkolan
Senin, 19 September 2016 16:53 Wib
Setara Institute: Setya Novanto Lakukan Persekongkolan Jahat
Jumat, 4 Desember 2015 10:20 Wib
Hermawan: Proses Demokrasi Parlemen Bak Persekongkolan "Penjahat"
Jumat, 10 Oktober 2014 11:12 Wib