Pengamat: Menkeu Dorong Kerja Sama Luar Negeri

Padang, (Antara Sumbar) - Pengamat Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat Prof Werry Darta Taifur menilai tugas utama Menteri Keuangan Baru Sri Mulyani saat ini yakni meningkatkan kerja sama ekonomi dengan luar negeri yang sejauh ini tidak optimal.

"Kedekatan Sri Mulyani dengan banyak ekonom dari berbagai negara dapat diinisiasi dengan terjalinnya kerja sama dalam hal perdagangan atau perindustrian," kata dia saat dihubungi, di Padang, Jumat.

Menurutnya keberadaan Sri Mulyani di dalam kabinet memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia khususnya dalam meraih investor dari luar serta pengurangan utang.

Tentunya pengalaman Sri Mulyani dalam memegang peranan pada dunia perbankan dunia dapat dijadikan celah meraup kesempatan menerapkan strategi kebijakan fiskal nasional.

"Setidaknya untuk menekan kerugian serta menstabilkan dunia perbankan nasional yang saat ini masih berjalan di tempat," kata dia.

Selain itu katanya, keberadaan Sri Mulyani kembali ke Indonesia akan memberikan atmosfer serta respon positif dari dunia dalam eksistensi negara pada dunia ekonomi.

Diharapkan nantinya atmosfer positif ini membawa perubahan kebijakan ekonomi yang lebih proaktif seperti pada bidang industri yang dinilai lesu serta perdagangan dalam menekan inflasi.

"Muaranya jelas kembali membangkitkan kembali perekonomian dengan meningkatkan persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini cenderung menurun," ujar dia.

Dengan komposisi baru kabinet bidang perekonomian lainnya mulai Bappenas, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan lainnya, juga diharapkan memunculkan perubahan baru bagi perekonomian nasional.

"Diharapkan komposisi ini merupakan pilihan Presiden yang benar-benar untuk kerja," ujar dia.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani dalam siaran persnya di Jakarta mengatakan akan mulai melakukan pembenahan di sektor keuangan dengan berdasarkan kondisi yang ada.

Selain itu pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai sektor untuk melakukan pembenahan ekonomi.

Terkait visi dan misi kata dia, merupakan wewenang Presiden. (*)